Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka setelah sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan kritik. Mereka menilai penggunaan dana MBG yang bersumber dari anggaran pendidikan nasional berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Menanggapi kritik tersebut, pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan, menilai opini yang berkembang menyesatkan. Ia meminta publik lebih mendorong perbaikan pelaksanaan program agar tepat sasaran, ketimbang memperbanyak kritik yang menurutnya disertai informasi keliru.
“Sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan support kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran. Bukan semakin banyak melakukan kritik dengan menyebarkan informasi sesat,” kata Aiman di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Aiman berpendapat MBG justru menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan karena pemenuhan gizi anak merupakan syarat minimum agar proses belajar-mengajar berjalan efektif. Ia juga mempertanyakan konsistensi pihak yang mengaku peduli pendidikan namun menolak pemenuhan gizi anak sebelum belajar.
“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” ujar Aiman.
Selain itu, Aiman menyoroti kritik yang menggambarkan MBG seolah kebijakan sepihak tanpa proses politik yang memadai. Menurutnya, program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk fraksi-fraksi yang kini vokal mengkritik.
“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” katanya.
Ia menilai perubahan sikap tersebut sulit dijelaskan dari sisi etika dan konsistensi politik. “Kalau sekarang MBG disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju? Ini seperti menandatangani kwitansi, lalu berteriak dirampok,” ucap Aiman.
Terkait tudingan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan, Aiman menyebutnya sebagai penyederhanaan masalah. Ia menegaskan, berdasarkan data resmi APBN, alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami penurunan.
“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” tegasnya.
Aiman menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam APBN terbaru menjadi indikator yang, menurutnya, memperlemah narasi bahwa MBG merampas hak pendidikan. “Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” ujarnya.
Ia menilai narasi penggerusan anggaran kerap dibangun dengan menonjolkan besaran dana MBG tanpa menyertakan konteks keseluruhan struktur anggaran pendidikan nasional. “Angkanya dilepas, konteksnya dihilangkan. Publik digiring emosi, bukan diajak berpikir,” kata Aiman.
Dalam polemik yang sama, isu kesejahteraan guru juga kerap dikedepankan sebagai alasan penolakan terhadap MBG. Namun Aiman menilai argumen tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan yang berjalan. Menurutnya, tunjangan guru meningkat, insentif guru honorer bertambah, renovasi sekolah tetap berjalan, dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan.
“Katanya membela guru, tapi faktanya tunjangan guru naik, insentif guru honorer bertambah, renovasi sekolah berjalan, dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan klaim bahwa guru menjadi pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan MBG. “Lalu di mana tepatnya guru dikorbankan? Jangan jadikan guru sebagai tameng untuk manuver politik,” tandas Aiman.
