JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menyusun indikator kinerja utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) baru bagi perguruan tinggi. Rancangan indikator tersebut menekankan kebermanfaatan riset dan hilirisasi hasil penelitian, sehingga capaian kampus tidak semata diukur dari publikasi ilmiah.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, mengatakan penyusunan IKU baru dinilai relevan dengan kebutuhan saat ini ketika perguruan tinggi didorong menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan industri. “Ini sangat timely, karena kami memang sedang membangun KPI atau IKU baru untuk perguruan tinggi. Dalam rancangan tersebut, kami sudah menambahkan unsur hasil riset yang tidak hanya diukur dari publikasi, tetapi juga dari keberdampakannya termasuk aspek hilirisasi,” ujarnya dalam Webinar Menyambut Hari Inovasi Indonesia bertema “Masa Depan Inovasi Indonesia: Dari Ide ke Dampak Nyata”, Kamis (30/10/2025).
Fauzan menjelaskan, dokumen konsep IKU baru masih dalam proses finalisasi internal di lingkungan kementerian. Meski demikian, naskah akademik dan materi sosialisasi telah disiapkan serta mulai diperkenalkan kepada sejumlah perguruan tinggi. “Saat ini IKU yang baru masih dalam proses di internal, tetapi sudah ada naskahnya dan sudah kami lakukan sosialisasi,” katanya.
Ia juga menilai, apabila ke depan dosen dapat memperoleh kesejahteraan dari riset dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, kondisi itu berpotensi menjadi pemicu bagi generasi muda untuk menekuni karier akademik. “Kalau nanti dosen-dosen banyak yang sejahtera dari hasil risetnya, itu bisa jadi pemicu bagi anak-anak muda untuk menjadi dosen yang baik, karena mereka melihat profesi ini juga bisa memberikan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Agus Haryono, menyoroti arah kolaborasi riset antara akademisi, industri, dan pemerintah. Ia menyebut banyak inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat tanpa melalui mekanisme lisensi berbayar, seperti teknologi tepat guna, produk turunan, hingga rekomendasi kebijakan berbasis riset.
“Yang penting sebanyak mungkin hasil riset dan inovasi itu dimanfaatkan. Tidak hanya menjadi dokumen atau paten yang tidur,” kata Agus.
Agus menambahkan, secara global rata-rata paten yang dimanfaatkan berkisar 3–5 persen dari total paten terdaftar. Ia mencontohkan China yang mencatat tingkat pemanfaatan paten sebesar 3,9 persen, namun memiliki volume inovasi yang jauh lebih besar. “Kalau secara internasional rata-ratanya 3 sampai 5 persen, kita ingin mengejar di angka 4 persen. Tapi jumlah inovasi yang diserap di China mencapai 65 persen, dan ini jadi tolok ukur kita,” ujarnya.
BRIN menilai peningkatan pemanfaatan paten perlu dibarengi penguatan ekosistem riset dan kolaborasi industri. “Kita ingin memperkuat kelembagaan agar perusahaan, terutama di daerah agar lebih masif lagi dalam melancarkan dan memanfaatkan paten,” pungkas Agus.
