Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh untuk membantu pemulihan desa-desa terdampak bencana. Para praja dijadwalkan mulai ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026, dengan fokus mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Tito menjelaskan, praja IPDN akan ditugaskan untuk membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus memulihkan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir. Ia menyebut Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi wilayah dengan dampak paling berat karena banyak desa yang hilang tersapu banjir.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” kata Tito.
Selain itu, Mendagri menyampaikan bahwa dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh. Karena itu, Kemendagri mengambil langkah untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan.
“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” ujarnya.
Menurut Tito, penugasan ribuan praja tersebut dirancang dengan skema menyerupai kuliah kerja nyata (KKN), sehingga para praja dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menegaskan Kemendagri telah menerjunkan tim dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga terdampak di tiga provinsi. Langkah ini dilakukan karena banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri disebut telah merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, mencakup Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat,” tutur Tito.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Kehadiran mereka menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam upaya penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
