Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya integrasi kebijakan tata ruang pertahanan dengan pembangunan digital nasional sebagai bagian dari penguatan pertahanan non-kinetik. Penekanan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Infrastruktur Digital Dalam Rangka Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Menurut Eko, ruang digital kini menjadi bagian dari ruang pertahanan Indonesia. Ia menyebut keterbukaan informasi publik dan infrastruktur digital yang kuat sebagai fondasi ketahanan non-kinetik yang perlu dijaga.
Forum tersebut membahas tiga isu strategis. Pertama, sinkronisasi tata ruang pertahanan dalam rencana tata ruang wilayah (RTR) nasional dan daerah agar zona strategis, pangkalan militer, serta wilayah perbatasan terlindungi. Kedua, penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk mendukung stabilitas sosial, mencegah disinformasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ketiga, penguatan infrastruktur digital nasional—mulai dari fiber optik, SKKL, jaringan seluler, hingga satelit—yang dipandang sebagai garis pertahanan non-kinetik.
Selain itu, forum juga menyoroti sejumlah tantangan teknis, antara lain lamanya proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), penataan kabel laut, persoalan roaming sinyal di wilayah perbatasan, kebutuhan penguatan sensor maritim, serta dukungan infrastruktur untuk rencana alutsista strategis.
Dalam tindak lanjutnya, forum merekomendasikan agar Kementerian Pertahanan mempercepat integrasi dokumen RWP–RRWP ke dalam RTRW/RDTR. Rekomendasi lain meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian ATR/BPN memperkuat penataan infrastruktur digital serta perizinan PKKPR. Komdigi juga didorong menyusun pedoman keterbukaan informasi publik yang khusus mengatur sektor pertahanan dan tata ruang.
Eko menegaskan, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga pada ketahanan informasi dan ruang pertahanan nasional. Ia menyebut kolaborasi lintas pemangku kepentingan sebagai kunci.
Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari perwakilan kementerian/lembaga, TNI/Polri, akademisi, industri telekomunikasi, serta asosiasi. Sejumlah narasumber hadir dari Kementerian Pertahanan, Komdigi, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Bank Tanah.
