Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penyelesaian dinamika pengelolaan lahan di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Upaya ini dinilai memerlukan penguatan koordinasi lintas instansi, sinkronisasi data dan kebijakan, serta penyiapan langkah lanjutan yang dilakukan secara terukur dan terkoordinasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polkam, Laksamana Pertama TNI Rudi Haryanto, dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah antara masyarakat dan TNI Angkatan Laut pada Kamis (18/12/2025).
Rudi mengatakan Kemenko Polkam mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar penanganan persoalan berjalan tertib, terukur, dan selaras dengan kebijakan tata ruang pertahanan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya dampak lanjutan yang dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan wilayah.
Rangkaian rapat koordinasi dan peninjauan lapangan, lanjut Rudi, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan berbasis data dalam penanganan dinamika pengelolaan lahan. Pemerintah juga mendorong sinkronisasi tata ruang pertahanan dengan kondisi faktual di lapangan.
Ia menilai penyelarasan itu diperlukan agar kepentingan pertahanan negara, penataan ruang wilayah, serta kebutuhan sosial masyarakat dapat diintegrasikan secara seimbang dan berkelanjutan. Rudi menambahkan, proses penanganan diharapkan tidak hanya menjawab persoalan saat ini, tetapi juga mencegah potensi permasalahan serupa di masa mendatang, sekaligus menjaga stabilitas politik, keamanan wilayah, dan ketenteraman masyarakat serta kepentingan nasional secara menyeluruh.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam suasana kondusif. Menindaklanjuti hal tersebut, Rudi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Tim Inventarisasi Data. Tim ini direncanakan menjadi dasar kerja yang sah dan akuntabel untuk menghimpun serta memverifikasi data sebagai bahan penyelesaian.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bintan Roby menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kemenko Polkam dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar penyelesaian persoalan dapat dibahas bersama secara arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan dampak sosial yang ada.
