Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyarankan penyelenggara pemilu untuk rutin menggelar diskusi publik terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Saran itu disampaikan Bahtra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Bahtra menilai diskusi publik penting dilakukan agar hasilnya dapat disampaikan kepada Komisi II DPR sebelum pembahasan RUU Pemilu dimulai. Ia memperkirakan proses pembahasan RUU tersebut akan dimulai pada pertengahan 2026.
“Ini kan sebentar lagi akan kita mulai proses (pembahasan RUU) pemilu akan berjalan, berangkali juga kita harus rutin buat semacam diskusi-diskusi karena kan mungkin banyak yang harus kita cari alternatif-alternatif ke depan,” kata Bahtra, dikutip Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menekankan kolaborasi antarlembaga sebagai kunci untuk menyiapkan regulasi pemilu yang lebih komprehensif. Bahtra menyebut kerja bersama diperlukan antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR.
“Barangkali itu semua yang harus kita lakukan harus bahu-membahu, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP maupun kami di Komisi II,” tambahnya.
Menurut Bahtra, mekanisme diskusi publik diharapkan dapat membantu Komisi II mengakomodasi masukan masyarakat dalam proses penyusunan draf RUU Pemilu. “Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan publik bisa kita penuhi nanti pada saat penyusunan RUU Pemilu,” ujarnya.
Bahtra juga menyoroti besarnya ekspektasi publik terhadap KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas pada masa mendatang. “Kita melihat bahwa harapan dan ekspektasi publik sangat besar terhadap KPU-Bawaslu agar ke depan bagaimana pelaksanaan pemilu itu tidak hanya tertunaikan tetapi juga pelaksanaan harus baik dan berkualitas,” katanya.
Selain itu, ia meminta jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu mulai merancang program kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi, termasuk mendorong partisipasi masyarakat. “Maka dari itu harapan kami program kerja harus dirancang ke arah sana Pak Sekjen (Bawaslu), misalnya kita ingin agar partisipasi pemilu kita semakin baik,” tutup Bahtra.
