Mahasiswa Universitas Musamus Rencanakan Aksi, Desak Transparansi Anggaran dan Kepastian Wisuda

Mahasiswa Universitas Musamus Rencanakan Aksi, Desak Transparansi Anggaran dan Kepastian Wisuda

Merauke — Sejumlah mahasiswa Universitas Musamus (Unmus) menggelar jumpa pers di Gazebo kampus, Senin (20/4), untuk menyikapi berbagai persoalan internal kampus yang mereka nilai belum terselesaikan.

Jumpa pers tersebut dipimpin Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmus, Sultan Hasanuddin. Ia mengatakan mahasiswa telah melakukan diskusi internal terkait dinamika yang terjadi di lingkungan universitas dan memutuskan akan menggelar aksi pada Rabu (22/4/2026).

“Upaya aksi nanti merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi kami terkait berbagai persoalan yang terjadi di kampus,” ujar Sultan.

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyoroti sejumlah tuntutan. Salah satunya transparansi pengelolaan anggaran kampus yang disebut sedang dalam pemeriksaan Kejaksaan Negeri Merauke. Selain itu, mereka meminta kejelasan terkait hak-hak mahasiswa yang tertunda, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Mahasiswa juga mempersoalkan pelaksanaan wisuda yang dinilai terus mengalami penundaan tanpa kepastian, serta minimnya fasilitas penunjang di lingkungan kampus.

Koordinator lapangan aksi, Samuel, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh fakultas untuk menggalang partisipasi mahasiswa. Ia mengatakan ajakan aksi telah disebarkan dan aksi direncanakan dipusatkan di depan PKM Unmus pada Rabu, 22 April 2026.

Sementara itu, salah satu mahasiswa, Dewi, mengaku dirugikan akibat ketidakjelasan pelaksanaan wisuda. Ia menyebut seluruh proses administrasi telah diselesaikan, namun jadwal wisuda yang sebelumnya direncanakan pada 7 Maret 2026 hingga kini belum jelas.

Menurut Dewi, orang tuanya telah datang dari Sulawesi ke Merauke untuk menghadiri wisuda tersebut, namun acara batal digelar tanpa kepastian lanjutan.

Mahasiswa menegaskan kampus perlu segera memberikan kejelasan terkait jadwal wisuda serta membuka transparansi anggaran. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang tengah dilakukan kejaksaan terkait pengelolaan keuangan kampus.