Banyak pihak menilai sikap politik Muhammadiyah cenderung “abu-abu”. Penilaian itu bahkan diakui sebagian aktivis dan pengurus organisasi tersebut, meski tidak sedikit pula yang mengaku kesulitan memahami makna “netral” dalam konteks Muhammadiyah.
Dalam berbagai situasi politik, Muhammadiyah kerap dianggap “tidak punya sikap”, terutama dalam dua ranah: politik elektoral dan politik kewargaan. Pada politik elektoral, organisasi ini dinilai tidak cekatan bermanuver. Sementara dalam politik kewargaan, Muhammadiyah kerap dianggap kurang tegas menghadapi tren yang disebut sebagai “radikalisme keagamaan”.
Namun, secara normatif, dua isu itu disebut sudah lama selesai di internal Muhammadiyah. Sikap terhadap politik elektoral, misalnya, dipandang berakhir seiring pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno. Ketika pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin mulai menjangkau sebagian aktivis Muhammadiyah sejak 1980-an, pengaruh tersebut dinilai mengecil dan menjadi marjinal.
Alasannya, Muhammadiyah disebut sudah pernah mempraktikkan politik kepartaian, sehingga politik praktis bukan sesuatu yang baru. Bahkan, gagasan perjuangan ide negara Islam disebut pernah diuji pada 1950-an, namun tidak berlanjut karena dinilai tidak memungkinkan.
Adapun terkait respons terhadap “radikalisme keagamaan”, Muhammadiyah dikatakan memiliki dokumentasi panjang mengenai sikapnya. Organisasi ini disebut berprinsip tidak menguras tenaga dalam perbedaan ideologi politik. Bahkan terhadap kelompok komunis sekalipun, Muhammadiyah disebut tidak ingin terlalu jauh memarjinalisasi. Perspektif yang lebih menonjol disebut sebagai politik kewargaan ketimbang ultranasionalistik. Dalam kerangka itu, Muhammadiyah lebih memilih moderasi daripada “deradikalisasi” yang dinilai dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.
Kecenderungan mengambil “jalan tengah”—yang belakangan sering disebut “wasathiyah” dan moderasi—disebut berakar sejak Muhammadiyah berdiri pada 1912 di Kauman. KH Ahmad Dahlan digambarkan bukan tipe ulama yang fanatik dan agresif. Ia disebut mempelajari fikih dan ilmu kalam lintas mazhab, serta belajar dari beragam tokoh dan spektrum pemikiran, mulai dari Kyai Soleh Darat, Syaikh Ahmad Khattib, hingga Dr Wahidin Soedirohoesodo.
Karena watak kosmopolitan itu, Muhammadiyah dinilai memungkinkan menyerap dan mengapropriasi gagasan dari berbagai sumber. Organisasi modern tanpa hirarki atau otoritas personal yang kuat seperti Muhammadiyah, disebut memiliki ruang reproduksi wacana yang luas. Antropolog asal Korea Selatan, Hyung-Jun Kim, dikutip menyebut Muhammadiyah bukan hanya demokratis dalam birokrasi, tetapi juga dalam produksi wacana.
KH Ahmad Dahlan digambarkan sebagai sosok alim yang tenang dan ugahari. Ia disebut menjual seluruh hartanya demi mengumpulkan dana untuk mendirikan sekolah. Sosok seperti itu dinilai kian langka dan menimbulkan simpati terhadap perjuangannya. Ketika Dahlan dan murid-muridnya mendirikan Muhammadiyah, mereka disebut membawa semangat perubahan dengan keyakinan bahwa kesejahteraan adalah hak semua orang dan perlu diperjuangkan.
Muhammadiyah disebut didirikan sebagai gerakan transformasi kehidupan, bukan dari perasaan kalah atau minder, melainkan dari keyakinan dan imajinasi untuk bisa menang melawan kolonialisme. Dalam konteks itu, keterlibatan sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan Muhammadiyah—seperti Soekarno, Bung Hatta, Soedirman, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ir Juanda, dan M Kasman Singodimedjo—dipandang dapat dipahami.
Menurut tulisan tersebut, watak psikologis moderasi Muhammadiyah bersifat positif, optimistis, dan independen. Dalam memproduksi pemikiran keagamaan, Muhammadiyah disebut tidak berangkat dari kepanikan moral. Bahkan dalam agenda “pemberantasan takhayul, khurafat, dan bid’ah”, pendekatan yang ditonjolkan bukan tindakan konfrontatif seperti merusak patung, membakar pohon keramat, atau mengusir dukun, melainkan kerja sosial seperti memberi makan gratis di alun-alun Yogyakarta, mendirikan sekolah, serta membuka klinik pengobatan.
Dengan demikian, moderasi Muhammadiyah digambarkan sebagai moderasi yang bertumpu pada pengetahuan dan kerja praktis. Sikap organisasi yang tidak menonjol dalam manuver politik atau tidak agresif mencecar paham kelompok lain, disebut bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak sesuai dengan watak psikologis moderasinya. Mengutip Buya Syafii Maarif, tulisan itu menekankan bahwa Muhammadiyah sejak awal “cuma ingin membantu”.
