Partai Golkar Riau bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk menentukan Ketua DPD I Partai Golkar Riau berikutnya. Selain soal siapa yang akan terpilih, perhatian juga tertuju pada bagaimana proses politik internal partai berjalan di tengah evaluasi pasca-Pemilu 2024.
Pengamat politik Universitas Riau, Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si., menilai hasil Pemilu 2024 menjadi catatan penting bagi Golkar di Riau. Ia menyebut, meski Golkar masih mengamankan tiga kursi DPR RI, kinerja partai disebut menurun di tingkat kabupaten/kota serta dalam kontestasi Pilkada. Kondisi itu, menurutnya, menjadi bahan evaluasi terhadap kepengurusan DPD I Golkar Riau yang dipimpin Syamsuar.
Di tengah dinamika tersebut, muncul spekulasi mengenai kemungkinan Golkar mendorong SF Harianto—yang disebut menang sebagai Wakil Gubernur Riau—untuk maju sebagai Ketua DPD I. Namun Tito menyoroti satu ganjalan utama: SF Harianto dinilai belum pernah menjadi pengurus Partai Golkar.
Tito merujuk Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020 yang menyebut salah satu syarat maju sebagai Ketua DPD I adalah pernah menjadi pengurus Golkar di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau organisasi yang didirikan/didirikan oleh Golkar selama satu periode penuh. Jika ketentuan ini diterapkan secara ketat, Tito menilai peluang SF Harianto untuk mencalonkan diri menjadi kecil.
“Apakah Partai Golkar akan mengabaikan AD/ART demi kepentingan politik sesaat? Ini yang harus dipertanyakan,” ujar Tito.
Ia juga menilai tidak tertutup kemungkinan adanya manuver untuk mencari celah agar SF Harianto dapat maju, misalnya melalui perubahan aturan dalam Musda berdasarkan rekomendasi DPP. Jika skenario itu terjadi, Tito memandang pragmatisme akan semakin menonjol dalam dinamika internal Golkar Riau.
“Jika aturan internal partai diabaikan, itu akan semakin menegaskan bahwa Partai Golkar lebih mengutamakan kepentingan politik praktis ketimbang kaderisasi yang berkesinambungan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Tito menyebut ada kader internal yang dinilai layak memimpin, yakni Parisman Ikhwan (Iwan Patah) dan Karmila Sari. Parisman saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Riau dan telah dua periode menjadi anggota legislatif provinsi. Adapun Karmila Sari merupakan anggota DPR RI. Keduanya disebut sebagai kader yang tumbuh dari internal Golkar dan dinilai telah teruji dalam dinamika partai.
“Golkar tidak kekurangan stok kader. Justru ada kepentingan segelintir orang yang ingin kembali menguasai partai dengan cara-cara pragmatis,” kata Tito.
Menurutnya, partai politik yang sehat semestinya mengutamakan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan, dengan figur yang memahami ideologi partai, bukan semata mengandalkan tokoh dari luar yang datang dengan kekuatan politik instan.
Musda Golkar Riau, menurut Tito, akan menjadi ujian arah partai: apakah tetap setia pada AD/ART dengan mengusung kader internal, atau memilih langkah jangka pendek melalui perubahan aturan untuk mengakomodasi figur tertentu. Ia menilai, bila partai berpegang pada aturan, peluang SF Harianto maju akan sangat kecil. Sebaliknya, jika aturan diubah untuk menguntungkannya, hal itu dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi Golkar Riau.
Keputusan yang diambil dalam Musda nanti dinilai tidak hanya menentukan siapa pemimpin DPD I Golkar Riau, tetapi juga akan memengaruhi arah dan masa depan partai di provinsi tersebut.
