Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Minggu (11/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mendorong revitalisasi sawah terdampak bencana agar kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Menurut Tito, sawah terdampak seperti di Aceh akan masuk program optimalisasi lahan. “Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” ujarnya.
Tito menyampaikan pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Koordinasi itu mencakup pemetaan seluruh sawah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menyebut konsep tersebut sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan terdapat dua mekanisme dalam upaya pemulihan dan peningkatan produksi pertanian, yakni optimalisasi lahan dan cetak sawah. Optimalisasi lahan dilakukan pada sawah yang sudah ada, misalnya melalui bantuan benih, pupuk, perbaikan irigasi, dan dukungan lainnya. Sementara cetak sawah dilakukan dengan mengonversi lahan baru menjadi persawahan, yang menurutnya memerlukan waktu lebih lama.
Untuk sawah terdampak di Aceh, Tito menegaskan langkah yang ditempuh adalah optimalisasi lahan, termasuk pembersihan lumpur dan pemberian dukungan sarana produksi. “Itu (sawah) dibersihkan lagi lumpurnya, setelah itu nanti akan diberikan bantuan: benih, irigasi, kemudian pupuk, alsintan, mesin pertanian, macam-macam akan didukung. Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” kata Tito.
Di sisi lain, Tito menyebut perekonomian Kabupaten Gayo Lues secara umum mulai berjalan normal. Ia menilai hal itu terlihat dari aktivitas pasar, restoran, hotel, warung, dan toko yang kembali beroperasi. Ketersediaan BBM di SPBU serta LPG juga dinilai mencukupi.
Meski demikian, masih ada kampung-kampung tertentu yang rumah warganya terdampak bencana. Tito meminta Bupati Gayo Lues segera menuntaskan pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk bantuan, ia menyebut skema yang disiapkan yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Terkait rumah rusak berat, Tito menyampaikan opsi hunian tetap (huntap) menghadapi kendala ketersediaan tanah pemerintah di Gayo Lues. Ia mengatakan diperlukan biaya pembebasan lahan bagi masyarakat, dan bupati mengajukan anggaran sekitar Rp25 miliar yang akan disuarakan kepada Menteri Perumahan.
Tito juga menyebut masyarakat terdampak dapat diusulkan masuk program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dapat diajukan kepala daerah bagi warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat bencana.
Selain itu, ia menambahkan akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues berangsur pulih sehingga distribusi bantuan logistik dapat berjalan. Meski masih terbatas, jalur transportasi telah terbuka dan kebutuhan logistik dinilai mencukupi. Menanggapi permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Tito menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog untuk penyaluran bantuan.
“Kalau ada permintaan (beras) resmi, ini akan ada pertanggungjawaban. Kalau untuk bencana, tidak dibayar, tidak. Berbeda dengan (beras) SPHP itu, yang untuk stabilisasi pangan harga. Itu kan harganya 12.000 per kilo. Tapi kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” kata Tito.
