Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memantau lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera Utara dengan meninjau lima daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Batang Toru, DAS Garoga, DAS Aik Pandan, DAS Badiri, dan DAS Sibuluan. Dari hasil peninjauan lapangan, Hanif menyatakan tidak seluruh kayu yang terseret banjir merupakan akibat aktivitas manusia.
Temuan tersebut, menurut Hanif, terlihat saat memantau kondisi DAS Badiri yang melintasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia menilai kerusakan di bagian hulu cukup besar dan menyebabkan banyak kayu jatuh terbawa arus ke hilir. Namun, ia mengaku tidak melihat adanya aktivitas besar manusia di bagian hulu. Pernyataan itu disampaikan Hanif saat ditemui usai melepas bantuan dump truck untuk Aceh Tengah dan Agam di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Hanif menduga kayu-kayu yang hanyut di DAS Badiri lebih dipengaruhi kondisi struktur tanah yang tidak terlalu kuat. Saat hujan dengan intensitas tinggi, tanah tersebut dinilai mudah runtuh. Ia menyebut indikasi kerusakan terlihat dari banyaknya lubang di puncak, sementara kayu yang terbawa banjir dilaporkan merusak bangunan warga, termasuk sebuah sekolah yang tertutup tumpukan kayu.
Di DAS Garoga, Hanif menemukan kondisi yang hampir serupa, meski di lokasi itu satu dusun dilaporkan tertimbun akibat banjir. Dari penelusuran lapangan, ia menyebut terdapat kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh pihak swasta di sekitar wilayah tersebut. Perusahaan perkebunan itu, kata Hanif, telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Meski demikian, ia menilai kontribusi terbesar tetap berasal dari kerusakan DAS di bagian hulu.
Hanif menjelaskan, kondisi hulu DAS Garoga yang terjal, ditambah hujan deras, membuat aliran air turun dengan kuat dan membawa banyak kayu. Ia juga mengaku hanya melihat sedikit kayu yang tampak memiliki bekas potongan gergaji mesin. Menurutnya, peristiwa yang menimbulkan korban besar di DAS Garoga lebih terkait longsoran di puncak.
Ia menilai lanskap DAS Garoga berisiko tinggi mengalami longsor ketika curah hujan sangat tinggi karena kemiringan dari hulu hingga hilir yang sangat curam. Hanif menyebut DAS Garoga sebagai kawasan yang “pendek dan berdiri” serta menilai fungsinya lebih tepat untuk perlindungan di hulu. Karena itu, ia mengingatkan aktivitas warga seperti pertanian lahan kering dapat berbahaya bagi kestabilan tanah.
Kondisi serupa, menurut Hanif, juga terlihat di DAS Aik Pandan yang melewati Sibolga dan DAS Sibuluan yang memiliki dinding curam. Ia menilai kondisi tersebut dapat memperparah kerusakan lingkungan, karena wilayah permukiman berada dekat dengan lereng yang terjal. Hanif menyebut DAS-DAS itu merupakan bagian dari rangkaian Taman Nasional Bukit Barusan di DAS Sumatera bagian selatan dan barat daya, dengan karakter bentang alam yang lebih landai di utara namun menjadi curam di sisi selatan.
Untuk DAS Batang Toru, Hanif memaparkan karakter kemiringan wilayah yang dinilainya sangat curam. Ia menyebut luas DAS Batang Toru sekitar 340 ribu hektare dengan panjang 139 kilometer, serta perbedaan ketinggian yang besar dari wilayah hulu hingga pesisir. Dalam konteks penanganan, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan operasional empat unit izin usaha di hulu DAS Batang Toru, termasuk yang dikelola PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.
Hanif menyatakan, mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Ia menambahkan, selama proses audit belum selesai, pihaknya melarang PT Agincourt Resources beroperasi. Pemerintah juga sedang mendalami kemungkinan adanya limbah B3 yang terbawa banjir bandang, serta berencana menandatangani surat perintah audit lingkungan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait dampak lingkungan.
Selain itu, Hanif menyoroti banyaknya sampah gelondongan kayu yang dihasilkan dari banjir bandang. Ia merekomendasikan agar gelondongan kayu tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang tidak bertentangan dengan tata usaha kayu yang diatur Kementerian Kehutanan. Menurutnya, rekomendasi tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada gubernur dan para bupati di wilayah terdampak.
