Sejumlah negara di kawasan Teluk dilaporkan terdampak eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam sebuah analisis, Andreas Krieg menggambarkan situasi pada Sabtu pagi ketika jadwal penerbangan di bandara utama Dubai mulai dipenuhi penundaan, sementara di langit di atas perairan Teluk terlihat lintasan cahaya yang kemudian dijelaskan pejabat sebagai rudal pencegat.
Menurut Krieg, pemandangan serupa juga terlihat di Abu Dhabi, Doha, Manama, dan Kuwait City. Pada siang hari, Bandara Dubai dan Bandara Kuwait dilaporkan terkena serangan, yang membuat kawasan Teluk “terguncang”.
Krieg menilai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memilih jalur perang dengan Iran masih menyisakan pertanyaan. Ia menyebut Trump berkampanye dengan slogan “America First”, namun kemudian bergerak ke arah yang oleh sebagian pihak dinilai lebih menyerupai “Israel First”, meski peluang kesepakatan disebut masih terbuka dan berpotensi melampaui perjanjian yang pernah dibatalkan Trump pada masa jabatan pertamanya.
Analisis itu juga mengangkat spekulasi mengenai motif di balik langkah Washington, mulai dari kemungkinan pengalihan isu domestik hingga dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang disebut berambisi membentuk ulang Timur Tengah—mampu mendorong AS masuk ke konflik yang kekacauannya menguntungkan agenda Israel.
Krieg menekankan bahwa Israel, dalam pandangannya, menginginkan perang tersebut dan menentukan ritmenya. Jika Trump menolak mendukung, ia menilai Israel kemungkinan tetap melancarkan serangan dan menempatkan AS pada posisi sulit: membela sekutu atau terlihat lemah di hadapan publiknya sendiri.
Terlepas dari motifnya, Krieg menyebut negara-negara Teluk kini menanggung imbas konflik yang tidak mereka pilih dan, menurutnya, justru berupaya keras mereka cegah. Ia menyinggung adanya narasi di media yang menuduh Arab Saudi menghendaki perang, kerap bersumber anonim, namun disebut telah dibantah tegas oleh sejumlah pejabat Saudi. Krieg menilai narasi semacam itu dapat menjadi bagian dari upaya mengalihkan tanggung jawab, memecah belah Teluk, dan membuka ruang legitimasi politik bagi Israel.
Dari sisi Iran, Krieg menyoroti respons Teheran yang menurutnya memunculkan tanda tanya karena menyerang negara-negara yang sebelumnya berupaya mencegah perang, seperti Qatar dan Oman. Ia menduga langkah itu dimaksudkan untuk menekan kedua negara agar mendorong Washington mundur dari konflik yang berisiko panjang dan mahal.
Krieg menilai, untuk saat ini, negara-negara Teluk merasa ditinggalkan oleh AS: diminta menjadi mediator diplomasi, tetapi tetap terkena dampak ketika diplomasi gagal dan kemudian menanggung konsekuensinya.
Ia juga menempatkan tekanan terhadap negara-negara Teluk dalam konteks sejak 7 Oktober 2023. Menurutnya, negara-negara Teluk terjebak di antara Iran yang dinilai enggan membangun efek tangkal secara langsung dan Israel yang menjalankan strategi ofensif agresif dari Gaza hingga meluas ke kawasan lain.
Krieg menekankan bahwa model pembangunan Teluk tidak bertumpu pada ideologi atau ekspansi militer, melainkan pada konektivitas—jalur perdagangan, arus modal, sistem data, dan logistik energi. Karena itu, gangguan pada salah satu elemen dinilai tidak sekadar memperlambat pertumbuhan, melainkan mengguncang fondasi ekonomi yang dibangun selama beberapa dekade.
Dalam analisisnya, ia menyebut Washington selama ini secara tidak langsung menyerahkan banyak peran diplomasi kawasan kepada mediator Teluk, terutama Qatar dan Oman. Doha disebut menjadi perantara komunikasi antara Israel dan Hamas, serta antara AS dan Iran, sementara Muscat memainkan peran serupa dengan pendekatan yang lebih senyap.
Namun, Krieg menilai balasan yang diterima justru serangan. Ia menyebut Qatar telah menjadi sasaran tiga kali dalam kurun kurang dari setahun—dua kali oleh Iran dan sekali oleh Israel—serta menambahkan bahwa Oman juga terdampak eskalasi terbaru. Hal itu, menurutnya, membuat komitmen keamanan Washington kian dipertanyakan.
Krieg menyebut serangan Iran pada Sabtu bukan sekadar simbolik. Ia menuliskan gelombang drone dan rudal menghantam situs militer serta infrastruktur vital seperti bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi. Meski banyak yang berhasil dicegat, ia menilai dampak psikologisnya terasa luas.
Menurut Krieg, Iran menargetkan pusat gravitasi ekonomi Teluk, yakni infrastruktur energi dan logistik. Ia menilai para pemimpin Teluk berharap krisis bersifat sementara dan dapat diredam lewat diplomasi dalam hitungan hari. Namun, ia mengingatkan bahwa stok sistem pertahanan udara tidak tak terbatas, sementara drone Iran relatif murah dan dapat diluncurkan dari jaringan yang terdesentralisasi.
Ia memperkirakan angkatan udara negara-negara Teluk akan memperkuat pertahanan garis depan dengan dukungan mitra seperti Inggris dan Perancis. Namun, ia juga menilai setiap langkah eskalasi berpotensi semakin menyeret kawasan ke dalam konflik AS–Israel.
Krieg berpendapat Teluk perlu menghindari terseret ke dalam visi Israel tentang kawasan yang diliputi “kekacauan terkelola” di negara-negara yang dilemahkan. Ia menyebut perubahan rezim di Teheran sulit dicapai lewat serangan udara semata dan memperingatkan bahwa jika kepemimpinan Iran berubah, hasilnya bisa berupa rezim yang lebih militeristik di bawah Garda Revolusi.
Dalam pandangannya, pendekatan Israel berisiko menciptakan tatanan kawasan di mana negara-negara Teluk hanya menjadi mitra junior, diminta membiayai keamanan namun tidak menentukan arah strategi.
Sebagai alternatif, Krieg mengusulkan kebijakan Teluk yang berdaulat berbasis otonomi strategis dan persatuan kawasan. Ia menekankan bahwa meski arsitektur keamanan Teluk masih bertumpu pada AS, negara-negara Teluk “bukan tanpa daya” dan dapat menentukan kapan serta bagaimana kemampuan militernya digunakan.
Ia menambahkan negara-negara Teluk dapat menuntut pembatasan eskalasi yang diluncurkan dari wilayah mereka, serta memandang akses pangkalan dan kerja sama keamanan sebagai aset strategis yang tidak semestinya dianggap sebagai hak otomatis Washington.
Krieg juga menilai Israel memahami bahwa pengaruhnya di lingkar kebijakan luar negeri AS tidak akan berlangsung selamanya, dan ia menduga hal itu bisa menjadi salah satu alasan momentum perang dipilih sekarang.
Menurut Krieg, krisis ini dapat menjadi titik balik bagi negara-negara Teluk untuk tampil sebagai pusat stabilitas Timur Tengah pasca-7 Oktober, dengan merumuskan jalur ketiga: bukan “Israel First” atau “America First”, melainkan “Gulf First”. Ia memaknai konsep itu sebagai upaya menentukan arah sendiri dan tidak menjadi pion dalam agenda pihak lain, sekaligus menegaskan peran dan kedaulatan di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
Andreas Krieg adalah profesor madya di Departemen Studi Pertahanan King’s College London dan konsultan risiko strategis yang bekerja untuk klien pemerintahan maupun komersial di Timur Tengah. Ia juga disebut baru-baru ini menerbitkan buku berjudul Socio-political order and security in the Arab World.
