Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif di tengah sorotan lembaga pemeringkat terhadap outlook utang Indonesia.
Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan reformasi yang kredibel, pengawasan yang kuat, serta koordinasi kebijakan yang erat diperlukan untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor.
“Reformasi yang kredibel, pengawasan yang kuat, dan koordinasi kebijakan yang erat akan memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor,” kata Friderica dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Maret 2026.
Menurutnya, langkah tersebut ditujukan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan. OJK juga menegaskan komitmen melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Friderica menyampaikan fundamental sektor keuangan nasional hingga saat ini dinilai masih kuat. Ia menyebut permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas tetap memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.
Ia juga menilai intermediasi keuangan terus menunjukkan pertumbuhan sejalan dengan fundamental ekonomi, sehingga dapat mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.
Di pasar modal, OJK melanjutkan berbagai reformasi struktural yang tercantum dalam Roadmap Pasar Modal 2023–2027. Reformasi tersebut meliputi peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum untuk memperkuat tata kelola dan integritas pasar.
Di sisi lain, OJK menilai keputusan Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB mencerminkan pengakuan atas stabilitas makro ekonomi nasional, prospek pertumbuhan yang dinilai tetap resilien, serta tingkat utang pemerintah yang masih moderat.
Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK menyatakan akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi kebijakan demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Fitch menyoroti pelebaran defisit Indonesia, kenaikan utang, serta tekanan belanja pemerintah, termasuk dampak pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Outlook negatif dari Fitch tersebut memperburuk sentimen di dalam negeri setelah S&P Global Ratings juga memberikan peringatan terkait prospek fiskal Indonesia.
