Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan disebut terus diperkuat, terutama dari sisi standar gizi dan tata kelola anggaran. Pemerintah menegaskan pelaksanaan program tetap mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan dana negara, di tengah peningkatan jumlah penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan MBG selama Ramadan berjalan sesuai standar dan tidak memunculkan polemik di ruang publik.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kemasan makanan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mitra BGN memberi perhatian pada kualitas kemasan.
Ia menekankan makanan tidak semestinya hanya dikemas dengan plastik sederhana, melainkan menggunakan wadah yang higienis dan mampu menjaga mutu makanan hingga diterima penerima manfaat.
Selain kemasan, BGN juga menyoroti kepatuhan terhadap pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Dadan mencontohkan pemilihan bahan pangan perlu mempertimbangkan nilai gizi, harga, dan penerimaan masyarakat.
“Kacang relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap penguatan program MBG juga datang dari DPR. Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengingatkan pentingnya masyarakat semakin cerdas dalam memilih makanan dan minuman dengan memperhatikan label kemasan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus mendukung keberhasilan program MBG.
“Program MBG yang dijalankan BGN merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujar Indah.
Indah juga berharap dapur SPPG dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pemasok bahan pangan. Menurutnya, langkah ini berpotensi tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Ia menambahkan, pengawasan program membutuhkan peran bersama dan mendorong adanya ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara konstruktif.
Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan melaporkan hingga 21 Februari 2026 realisasi penggunaan dana MBG mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9 persen dari total alokasi Rp335 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut jumlah penerima MBG meningkat dari 53,8 juta orang pada akhir 2025 menjadi 60,24 juta penerima per 21 Februari 2026.
Pada periode yang sama, jumlah SPPG dilaporkan naik menjadi 23.678 unit. Kenaikan tersebut menandai perluasan layanan MBG secara nasional seiring bertambahnya penerima manfaat.
