TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan bertema “Tranformasi Pengadaan yang Efektif, Inklusif, dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2026 Yang Profesional, Akuntabel, dan Transparan” ini berlangsung di Lantai 3 Hotel Emerald, Senin (24/11/2025).
Rakor dihadiri Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara Mulyadi Tutupoho, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara Jamdi Tomagola, peserta dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku Utara, serta UPT Balai dan UPT Samsat terkait se-Maluku Utara. Kegiatan ini disebut bertujuan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara.
Sambutan Gubernur Maluku Utara disampaikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Dr. Iksan Saleh, M.Si. Saat membuka kegiatan, ia menekankan pentingnya peran pengadaan barang dan jasa serta menyampaikan target pengadaan tahun 2026 berada di atas 90. Ia juga meminta peserta aktif mengikuti rangkaian kegiatan dan berkontribusi untuk mencapai target tersebut.
Selain itu, ia menyoroti perlunya meningkatkan nilai emisi KPK pada 2026 serta meminta peserta memperhatikan potret pengadaan barang dan jasa tahun 2025. Dalam kesempatan itu, disampaikan pula anggaran pengadaan barang dan jasa tahun 2026 sebesar Rp592 miliar, dengan penekanan agar proses pengadaan berjalan lancar dan efektif.
“Saya menitipkan pesan kepada para narasumber agar memberikan penyegaran kepada para pelaku pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan tim teknis, terkait persiapan pengadaan barang dan jasa tahun 2026, dan diharapkan kepada peserta agar aktif dalam mengikuti kegiatan ini dalam rangka percepatan pengadaan tahun 2026,” ujarnya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi persiapan pengadaan barang dan jasa tahun 2026, serta pembahasan melalui Zoom Meeting terkait penjelasan Aplikasi MONALISA (Monitoring dan Analisa), yang digunakan untuk monitoring, laporan keuangan, dan evaluasi kinerja daerah yang mencakup pengadaan barang dan jasa.
