Pengamat kebijakan publik Trubus menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, evaluasi terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk aspek tata kelola dan pengawasan, adalah hal yang wajar dan diperlukan.
Namun, Trubus mengingatkan agar perdebatan tidak terjebak pada penggunaan istilah yang provokatif dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik. Ia menilai penyebutan kebijakan yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai “perampokan anggaran” memiliki implikasi serius karena seolah mempertanyakan legitimasi proses legislasi yang melibatkan DPR.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi sikap politik dalam menyikapi kebijakan yang telah disetujui melalui mekanisme resmi. Trubus menyebut, ketika sebuah kebijakan sudah disepakati, tanggung jawab politik atas kebijakan tersebut melekat pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Trubus mengajak publik melihat tujuan dasar program. Ia menilai Program MBG memiliki niat kebijakan yang positif, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Ia turut menceritakan pengalamannya saat bersekolah di kampung dalam kondisi keterbatasan pangan. Pada masa itu, ia menyebut tidak sedikit anak mengikuti pelajaran dalam keadaan lapar karena sulitnya akses terhadap bahan makanan. Menurutnya, kehadiran negara untuk memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup patut diapresiasi, terutama bagi wilayah tertinggal.
Meski demikian, Trubus mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi atau penyimpangan anggaran di berbagai lini birokrasi.
“Programnya memiliki tujuan yang baik. Tantangannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan bersih dan tepat sasaran,” kata Trubus.
