Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO Papua Selatan, Makarius Mekitama, meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada petani kelapa sawit di Papua Selatan, di tengah kontribusi sektor sawit terhadap penerimaan negara dan daerah. Ia menilai, pemerintah jangan hanya berfokus pada penerimaan dari komoditas tersebut, tetapi juga memperhatikan persoalan yang dihadapi petani.
Makarius menyinggung proyeksi pendapatan negara dari sektor sawit pada 2025 yang disebut sangat positif, termasuk pungutan ekspor (levy) yang diperkirakan mencapai Rp31 triliun. Namun, menurutnya, besarnya kontribusi itu perlu diimbangi dengan langkah nyata pemerintah di daerah penghasil, termasuk Papua Selatan.
Salah satu hal yang ia soroti adalah perlunya pembenahan tata ruang yang berkeadilan. Makarius mengeluhkan adanya lahan masyarakat yang telah tersertifikasi, termasuk yang disebutnya sudah disertifikasi pada masa Presiden Soeharto, serta tanah adat milik masyarakat, tetapi kemudian diklaim masuk kawasan hutan berdasarkan peta kawasan hutan yang dibuat belakangan.
Ia menilai pemerintah seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan tertentu. Selain itu, Makarius juga meminta pemerintah menyusun satu data yang menggabungkan dan melengkapi data sebelumnya agar tidak terjadi klaim terhadap tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun tanah adat.
Dalam konteks ini, tanah adat atau tanah ulayat merupakan bidang tanah beserta sumber daya di atasnya yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat setempat. Tanah tersebut bersifat komunal dan pengakuannya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Makarius juga menyampaikan masih adanya izin perusahaan yang masuk ke tanah adat milik masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Makarius menyatakan tetap mendukung program Presiden Prabowo untuk mendorong hilirisasi. Namun, ia mengingatkan agar sektor hulu tidak diabaikan, mengingat hilirisasi membutuhkan pasokan bahan baku yang kuat, sementara sektor hulu banyak ditopang oleh petani, termasuk petani di Papua Selatan.
“Kita dukung hilirisasi tapi benahi juga sektor hulunya, karena hilirisasi tidak akan berjalan jika sektor hulu tidak dibenahi sebagai pemasok bahan baku,” kata Makarius.
