Jakarta — Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menyoroti rencana pemangkasan produksi batu bara dan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026. Menurut Irwandy, kebijakan pemangkasan pada dasarnya diarahkan untuk tujuan strategis, terutama menjaga cadangan batu bara dan nikel agar lebih berkelanjutan, mempertahankan cadangan nasional, serta mengendalikan laju ekstraksi.
Meski demikian, Irwandy menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan kebijakan tersebut, termasuk kejelasan bagi perusahaan di sektor nikel maupun batu bara. “Namun kebijakan ini perlu transparansi dan kehadiran untuk perusahaan nikel dan juga batu bara,” kata Irwandy dalam Mining Forum CNBC Indonesia bertajuk “Apa Kabar Industri Tambang RI?” pada Jumat (6/3/2026).
Irwandy menjelaskan, karakter pemangkasan RKAB antara komoditas nikel dan batu bara memiliki perbedaan. Untuk batu bara, ia menilai isu yang muncul lebih ramai dan berkaitan dengan stabilitas, termasuk dampaknya terhadap harga serta pendapatan negara.
Karena itu, ia menilai kebijakan yang dikeluarkan seharusnya berbasis jangka panjang dengan memenuhi sejumlah prinsip, yakni tidak mendadak, adil, dan transparan bagi industri tambang.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas produksi batu bara pada 2026 guna menjaga keseimbangan pasar. Bahlil menyebut Indonesia memasok sekitar 500–550 juta ton batu bara atau sekitar 43% dari total volume perdagangan dunia yang mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Menurutnya, besarnya pasokan dibanding permintaan menjadi salah satu faktor yang menekan harga batu bara.
“Suplainya besar, demand-nya sedikit, maka harganya jadi murah. Kita harus memaknai bahwa pengelolaan sumber daya alam kita, ini barang milik negara dan negara ini dikelola harus dengan hati-hati,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Bahlil juga menegaskan batu bara merupakan milik negara yang harus dikelola secara berkelanjutan. Penataan melalui RKAB, menurutnya, difokuskan untuk memastikan kebutuhan nasional terpenuhi terlebih dahulu.
Dalam kesempatan itu, Bahlil memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN hingga Maret dan April tidak mengalami persoalan. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan kebutuhan batu bara PLN dengan tetap memperhatikan kualitas serta harga yang ekonomis.
“Ini yang sekarang kita lagi tata. Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia, tapi juga harga juga bagus supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Tapi juga mampu kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkesinambungan yang baik,” ujar Bahlil.

