Wakil Ketua Komisi Informasi, Komunikasi dan Digital (Infokomdigi) MUI Prof Gun Gun Heryanto menilai penguatan agenda etis dan kritis diperlukan dalam konvergensi simbolik di ruang digital. Menurut dia, tanpa etika dan daya kritis, ruang digital berisiko menjadi arena manipulasi politik.
Pandangan itu disampaikan Prof Gun Gun dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya berjudul “Konvergensi Simbolik dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer: Pendekatan Tindakan Komunikatif untuk Menguatkan Ruang Publik Baru di Era Cyberdemocrazy”, pada Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, proses konvergensi simbolik menerangkan bagaimana makna sosial dan politik dibentuk secara kolektif melalui pertukaran simbol, cerita, dan narasi. Dalam konteks digital, simbol tidak hanya hadir dalam bahasa verbal, tetapi juga melalui gambar, meme, emoji, tagar, hingga video pendek.
Prof Gun Gun menilai politik digital kontemporer sangat bergantung pada emosi. Ia menyebut simbol politik kerap dirancang untuk membangkitkan rasa takut, harapan, kemarahan, atau kebanggaan identitas. Karena itu, ia mengingatkan konvergensi simbolik yang tidak disertai refleksi etis dan kritis dapat mendorong politik identitas yang eksklusif, polarisasi sosial, serta reduksi atas kompleksitas persoalan publik.
“Di sinilah diperlukan kerangka normatif untuk mengarahkan penggunaan simbol politik agar tidak merusak kohesi sosial dan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Prof Gun Gun memaparkan bahwa pada konvergensi simbolik, komunikasi mengalir dari communicators (fantasizers), communicating (fantasizing), melalui pengungkapan tema fantasi di sebuah organisasi kelompok atau publik. Ia merangkum bahwa teori konvergensi simbolik mengkaji “perbincangan” dan menjelaskan tampilan kesadaran simbolik umum di antara anggota komunitas.
Ia juga menyoroti perkembangan ruang digital sebagai arena utama komunikasi politik kontemporer yang menandai perubahan mendasar dalam cara simbol diproduksi, disirkulasi, dan dimaknai publik. Di satu sisi, konvergensi simbolik di ruang digital mempercepat pembentukan realitas sosial dan politik secara kolektif sekaligus memperluas jangkauan partisipasi warga negara. Namun, menurutnya, percepatan itu tidak selalu sejalan dengan pendalaman kualitas demokrasi.
“Di satu sisi, ruang digital menyediakan peluang besar bagi inklusivitas, ekspresi politik, dan keterlibatan publik. Di sisi lain, ruang ini juga rawan menjadi arena manipulasi simbolik, polarisasi identitas, serta reduksi rasionalitas diskursus publik,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Prof Gun Gun menilai agenda etis dan kritis menjadi kebutuhan mendesak untuk memahami sekaligus mengarahkan konvergensi simbolik di ruang digital. Ia menekankan agenda etis menuntut kesadaran bahwa simbol politik bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga instrumen kekuasaan. Ketika simbol diproduksi dan disebarkan tanpa tanggung jawab moral, ruang digital dinilai berisiko menjadi arena dominasi, bukan dialog.
Karena itu, ia menyebut etika komunikasi politik digital menekankan kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, serta komitmen pada kebenaran dan keadilan sosial.
Sementara agenda kritis, menurut Prof Gun Gun, diperlukan untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik sirkulasi simbol digital. Ia menegaskan konvergensi simbolik tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi struktur ekonomi politik media, logika algoritmik platform digital, serta kepentingan aktor-aktor politik dan industri komunikasi.
Ia mengingatkan, tanpa sikap kritis publik berisiko menerima simbol dan narasi politik sebagai realitas objektif, padahal kerap merupakan hasil konstruksi yang sarat kepentingan. Pendekatan kritis juga, kata dia, menuntut kewaspadaan terhadap kecenderungan simplifikasi dan emosionalisasi politik di ruang digital.
Prof Gun Gun menegaskan, penguatan agenda etis dan kritis bertujuan mengembalikan komunikasi politik digital pada tujuan dasarnya sebagai sarana pembentukan kehendak publik yang rasional dan inklusif. “Tanpa etika, simbol menjadi alat manipulasi; tanpa kritik, ruang digital kehilangan daya emansipatorisnya,” ujarnya.
Ia menilai sebaliknya, dengan etika dan kritik yang kuat, ruang publik digital dapat berkembang menjadi arena demokrasi yang inklusif, rasional, dan berkeadaban, sejalan dengan cita-cita “cyberdemocrazy” yang memuliakan manusia sebagai subjek komunikasi, bukan sekadar objek algoritma.
