Sejumlah informasi keliru beredar di media sosial sepanjang sepekan terakhir, mencakup isu politik, peristiwa luar negeri, hingga tautan rekrutmen yang diduga bermuatan penipuan (phishing) dengan mengatasnamakan lembaga resmi. Berikut rangkuman temuan pemeriksaan fakta.
Salah satu klaim yang beredar menyebut komika Pandji Pragiwaksono ditelepon Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan diminta lebih bijak dalam berbicara sebagai influencer. Narasi itu disertai video yang menampilkan Teddy. Hasil penelusuran menunjukkan konteks video tersebut keliru. Dalam video, Teddy sebenarnya berbicara mengenai penanganan banjir dan tanah longsor, termasuk menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja dalam menangani banjir di Sumatera, serta mengimbau influencer lebih bijak saat menyampaikan pernyataan.
Video lain diklaim memperlihatkan demonstrasi di rumah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Februari 2026, yang dikaitkan dengan kebijakan Trump yang disebut tidak pro-Palestina. Setelah ditelusuri, video itu juga disebarkan dengan konteks yang tidak tepat. Rekaman tersebut bukan berlokasi di rumah Trump, melainkan di Gedung Capitol AS, dan merupakan peristiwa kerusuhan 6 Januari 2021 setelah Pemilu 2020 yang dimenangkan Joe Biden. Dalam peristiwa itu, sekelompok pendukung Trump membuat kericuhan dan berupaya menggagalkan pengesahan hasil pemilu.
Di ranah politik domestik, beredar narasi yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyetujui pembubaran DPR, serta mengklaim Ketua DPR Puan Maharani mengundurkan diri setelah pembubaran. Pemeriksaan fakta menemukan tidak ada pernyataan dari Gibran maupun Agus Harimurti Yudhoyono yang menyetujui pembubaran DPR. Puan juga masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pasal yang memberikan wewenang kepada lembaga eksekutif—presiden, wakil presiden, dan menteri—untuk membubarkan DPR.
Selain hoaks, peredaran informasi rekrutmen juga menjadi sorotan karena diduga mengarah pada phishing. Di jagat maya beredar informasi rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD) 2026. Hasil pemeriksaan menyimpulkan informasi tersebut tidak benar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan rekrutmen tenaga pendamping desa belum dibuka. Ia juga menyampaikan bahwa kementerian sedang melakukan evaluasi pendamping desa, dengan sekitar 8.000 orang telah dievaluasi dari total 34.000 pendamping desa.
Kasus serupa muncul pada klaim rekrutmen calon amil 2026 yang mengatasnamakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengguna media sosial diarahkan untuk membuka tautan yang diklaim sebagai laman pendaftaran. Penelusuran menemukan tautan tersebut berindikasi phishing dan tidak mengarah ke laman resmi Baznas. Baznas juga menegaskan melalui akun Instagram bahwa informasi rekrutmen yang beredar tersebut adalah hoaks.
