Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis catatan akhir tahun terkait opini publik di ruang digital terhadap delapan isu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, tujuh program tercatat lebih banyak menuai sentimen positif, sementara satu isu—wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD—mendapat sentimen negatif paling dominan.
Dalam pengantarnya, LSI Denny JA menilai sebelum 100 hari pemerintahan, Prabowo dinilai “mengesankan publik” melalui penampilan di forum internasional, pidato publik, serta peringatan kepada koruptor. Namun, lembaga itu menekankan bahwa isu mengembalikan pilkada dipilih DPRD berpotensi memicu kontra dan perlawanan kuat dari masyarakat.
LSI Denny JA juga menyinggung pengalaman pada 2014 ketika wacana pilkada dipilih DPRD sempat muncul dan kemudian dibatalkan. Pada periode itu, disebutkan lebih dari 80% publik menginginkan pilkada langsung.
Metodologi riset
Riset dilakukan selama satu bulan, 20 November hingga 20 Desember 2024. LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional untuk mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci yang terkait dengan masing-masing program.
Data diolah menggunakan aplikasi “LSI INTERNET” dengan sumber dari berbagai platform digital, termasuk media sosial (Twitter, TikTok, Facebook), media online (news, blog, video, web), forum diskusi, dan podcast. Dalam pengukuran sentimen, hanya kategori positif dan negatif yang dihitung, sementara sentimen netral tidak disertakan.
Temuan delapan isu
1) Kesehatan ibu hamil dan menyusui
Program bantuan gizi untuk ibu hamil dan menyusui mencatat 2.505 percakapan. Sentimen positif sebesar 53,7% dan negatif 46,3%. Program ini diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, tetapi kritik muncul terkait realisasi, terutama di daerah terpencil.
2) Pertanian
Target swasembada pangan melalui pencetakan sawah 4 juta hektare dalam 3–4 tahun mencatat 7.922 percakapan. Sentimen positif 70,0% dan negatif 30,0%. Publik dinilai optimistis terhadap dampak pada ketahanan pangan, meski ada keraguan terkait efisiensi anggaran dan ambisi target.
3) Pendidikan
Program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah menjadi isu dengan percakapan tertinggi, 17.925. Sentimen positif 71,6% dan negatif 28,4%. Dukungan kuat terutama terkait kesejahteraan guru, sementara tantangan disebut pada pemerataan distribusi anggaran.
4) Pertumbuhan ekonomi
Target pertumbuhan ekonomi 8% melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau, mencatat 8.002 percakapan. Sentimen positif 58,0% dan negatif 42,0%. Transisi energi hijau menjadi sorotan positif, namun sebagian publik meragukan realisasi target pertumbuhan yang tinggi.
5) Stunting
Program penurunan prevalensi stunting melalui makan bergizi gratis berbasis pangan lokal mencatat 2.264 percakapan. Sentimen positif 52,7% dan negatif 47,3%. Respons positif muncul karena fokus pada masalah stunting, sementara tantangan terletak pada pemerataan distribusi hingga daerah terpencil.
6) Perumahan
Program penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal, mencatat 4.190 percakapan. Sentimen positif 53,7% dan negatif 46,3%. Program dinilai membantu masyarakat miskin, tetapi menuai kritik terkait pendanaan dan waktu realisasi.
7) Tenaga kerja
Rencana kenaikan upah minimum nasional (UMN) 6,5% pada 2025 mencatat 5.248 percakapan. Sentimen positif 52,6% dan negatif 47,4%. Pekerja disebut menyambut baik, sementara pengusaha mengkhawatirkan dampak terhadap daya saing.
8) Wacana pilkada dipilih DPRD
Isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD untuk efisiensi biaya mencatat 1.629 percakapan. Sentimen positif 23,7% dan negatif 76,3%. LSI Denny JA menyebut kritik tajam muncul karena kekhawatiran pelemahan demokrasi dan meningkatnya risiko korupsi.
Garis besar kesimpulan
Secara umum, LSI Denny JA menyimpulkan mayoritas program mendapat respons positif, dengan dukungan paling kuat terlihat pada isu pendidikan dan pertanian. Namun, wacana pilkada lewat DPRD menjadi pengecualian karena dominasi sentimen negatif.
Dalam catatan penutupnya, LSI Denny JA menekankan pentingnya fokus pada implementasi program-program yang sudah memperoleh dukungan, memperkuat transparansi dan pengawasan, serta memastikan program menjangkau daerah terpencil. Terkait isu pilkada, lembaga itu menilai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah berpotensi menggerus dukungan publik karena dipersepsikan sebagai pengambilalihan hak warga untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.
Jakarta, 26 Desember 2024
