Oleh Denny JA

Malam itu hujan turun pelan di sebuah kampung di Papua Selatan.

Di bawah cahaya api unggun yang kecil, seorang ibu tua memegang segenggam sagu sambil menangis. Ia tidak menangis karena lapar. Ia menangis karena mendengar kabar bahwa hutan di belakang kampungnya akan dibuka untuk proyek pangan dan bioenergi.

“Hutan itu rumah kami,” katanya lirih.

Di kota besar, kalimat seperti itu mungkin terdengar puitis. Tetapi di Papua, itu adalah fakta biologis sekaligus spiritual. Dari hutan itu mereka makan. Dari sungai itu mereka minum. Dari rawa itu mereka mengenal nama burung, arah angin, dan jejak leluhur.

Lalu datanglah negara dengan peta, target produksi, dan ekskavator.

Jalan-jalan lurus mulai membelah rawa. Pohon tumbang satu demi satu. Tentara berdiri menjaga proyek. Dan perlahan, masyarakat adat mulai merasa asing di tanah sendiri.

Saya terdiam lama setelah menonton film Pesta Babi. Saya sadar, tragedi terbesar modernitas bukan selalu perang atau kemiskinan.

Kadang tragedi itu bernama trilema pembangunan, kesulitan mencapai tiga tujuan sekaligus di Papua: bertambahnya lumbung pangan, terjaganya ekologi, dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

-000-

Film Pesta Babi adalah dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale yang diproduksi tahun 2026.

Film ini sangat kuat secara sinematografis.

Kamera memperlihatkan hutan Papua yang sunyi, rawa yang mistis, pesta adat yang intim, lalu tiba-tiba dipotong suara ekskavator, alat berat, jalan lurus, dan barisan tentara.

Benturan visual itu menciptakan rasa kehilangan yang menghantam emosi penonton. Film ini tidak hanya menyajikan data. Ia menghadirkan atmosfer.

Penonton dibuat merasakan kecemasan sebuah peradaban yang takut menghilang.

Kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya memanusiakan isu Papua. Papua tidak hadir sebagai statistik pembangunan, melainkan sebagai wajah ibu-ibu yang kehilangan sungai, petani muda yang gagal bertani karena tak punya modal, dan masyarakat adat yang menancapkan salib merah di hutan sebagai tanda perlawanan.

Namun film ini juga memiliki kelemahan penting.

Perspektif pemerintah, militer, dan pengusaha hampir tak diberi ruang yang memadai. Padahal negara tentu memiliki argumen: kebutuhan ketahanan pangan, energi nasional, bioetanol, biodiesel, hingga ancaman impor pangan.

Akibatnya, film ini sangat kuat secara moral dan emosional, tetapi kurang menghadirkan dialog utuh tentang trilema pembangunan Indonesia modern.

Andai film ini juga memberi ruang pada suara pemerintah dan pengusaha, ia akan menjadi dokumenter yang lebih jujur. Keberpihakan pada masyarakat adat justru terasa lebih meyakinkan ketika lahir dari trilema yang utuh.

-000-

Saya mulai menceritakan dulu isi film ini. Lalu memberikan rekomendasi bagaimana revisi model pembangunan Papua yang seharusnya, yang lebih peka pada anthropology, ekologi, partisipasi budaya dan masyarakat adat.

Film ini berkisah tentang proyek pangan dan energi raksasa di Papua Selatan yang membuka sekitar 2,5 juta hektare lahan untuk sawah, tebu bioetanol, sawit biodiesel, dan peternakan.

Negara menyebutnya proyek strategis nasional.

Tetapi bagi masyarakat adat Papua, proyek ini terasa seperti awal dari hilangnya dunia mereka. Film mengikuti kehidupan masyarakat Awyu, Marin, Yeinan, dan Muyu.

Mereka bukan aktivis terkenal. Mereka hanya manusia biasa yang mempertahankan tanah leluhur, rawa, sungai, dan hutan yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan mereka.

Orang-orang Awyu memasang begitu banyak salib merah di hutan adat. Salib itu bukan simbol agama semata, tetapi tanda larangan terhadap perusahaan dan negara agar tidak memasuki wilayah adat mereka.

Di sinilah film menjadi sangat kuat.

Ia memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekadar aset ekonomi. Hutan adalah supermarket, rumah spiritual, bank makanan, sekaligus makam leluhur.

Ketika pohon ditebang, yang hilang bukan hanya kayu. Yang hilang adalah identitas.

-000-

Film ini juga menunjukkan ironi pembangunan modern. Negara datang membawa sawah, bioetanol, biodiesel, dan investasi. Tetapi masyarakat lokal justru merasa semakin tersingkir.

Natalis Buer, seorang petani muda Papua, berkata bahwa orang Papua sebenarnya mau bertani. Tetapi mereka tidak diberi modal yang cukup, pupuk, teknologi, atau akses pasar. Akibatnya, sawah yang dibuka negara perlahan dikuasai pendatang.

Orang Papua menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Perempuan-perempuan Papua menjadi suara paling emosional dalam film ini. Mereka melihat rawa mengering, kasuari kehilangan habitat, dan sungai rusak.

Mereka bertanya dengan kalimat sederhana yang terasa lebih tajam dari pidato politik manapun:

“Kalau tanah ini habis, kami hidup di mana?”

Film ini juga mengangkat isu militerisasi Papua. Ribuan tentara hadir untuk menjaga proyek strategis nasional. Negara menyebutnya demi keamanan. Tetapi masyarakat adat membawa ingatan panjang tentang operasi militer dan trauma masa lalu.

Salah satu kekuatan intelektual film ini adalah kemampuannya menghubungkan Papua dengan sejarah kolonialisme global.

Dulu kolonialisme datang melalui tebu, rempah, dan perkebunan.
Kini ia datang dengan nama baru: bioetanol, biodiesel, dan ketahanan energi.

Film ini memaksa kita bertanya:

Apakah pembangunan selalu harus berarti penghancuran? Dan apakah negara berhak menyebut tanah adat sebagai “lahan kosong”?

-000-

Saya teringat pengalaman pribadi beberapa tahun lalu ketika berkunjung ke wilayah timur Indonesia.

Seorang tokoh adat berkata kepada saya: “Kami tidak takut modernitas. Kami takut dilupakan sebagai manusia.”

Kalimat itu terus tinggal dalam kepala saya.

Sebagai orang yang lama berkecimpung dalam dunia kebijakan, riset, dan pembangunan, saya memahami logika negara. Indonesia memang membutuhkan ketahanan pangan dan energi. Dunia juga sedang bergerak menuju bioenergi.

Tetapi saya juga melihat bahaya ketika pembangunan hanya dipimpin oleh engineer, ekonom, dan birokrat, tanpa mendengar antropolog, budayawan, atau masyarakat adat.

Pembangunan akhirnya menjadi sangat efisien, tetapi dingin.
Ia berhasil membangun jalan, tetapi gagal membangun rasa memiliki.

Ia sukses menaikkan angka produksi, tetapi gagal menjaga martabat manusia.

Inilah yang saya sebut sebagai engineering without anthropology.
Pembangunan yang menganggap manusia sekadar variabel statistik.

Padahal manusia bukan angka. Manusia adalah memori, identitas, luka, dan harapan.

-000-

Papua membutuhkan revisi pembangunan: dari engineering without anthropology menjadi engineering with anthropology.

Tiga hal ini masih bisa dilakukan, merevisi model pembangunan saat ini agar ramah kepada masyarakat lokal.

Pertama, membangun Community Sovereign Fund untuk masyarakat adat Papua.

Bukan CSR musiman. Tetapi dana abadi masyarakat adat yang bersumber dari keuntungan proyek pangan, bioenergi, karbon, atau sawit.

Sebagian laba perusahaan harus masuk ke dana bersama yang dikelola transparan oleh tokoh adat, gereja, perempuan Papua, akademisi, dan generasi muda.

Dana ini dipakai untuk pendidikan, rumah sakit, internet desa, modal usaha lokal, hingga perlindungan budaya dan hutan adat.

Jika tanah Papua menghasilkan kekayaan, masyarakat Papua harus menjadi pemilik masa depan ekonomi itu.

Bukan sekadar penerima kompensasi.

-000-

Kedua, masyarakat adat harus menjadi mitra utama pembangunan.

Selama ini masyarakat sering hanya diberi sosialisasi setelah keputusan selesai dibuat.

Padahal mereka memiliki pengetahuan ekologis yang sangat dalam tentang hutan, rawa, sungai, dan tanah Papua.

Setiap proyek strategis nasional harus melibatkan sistem co-governance.

Masyarakat adat ikut menentukan wilayah yang boleh dibuka, kawasan sakral yang dilindungi, pola rekrutmen tenaga kerja, hingga distribusi keuntungan.

Perusahaan tidak cukup memiliki engineer dan konsultan finansial. Mereka juga harus memiliki antropolog sosial.

Karena konflik terbesar pembangunan sering bukan soal teknologi, tetapi soal martabat manusia.

-000-

Ketiga, pembangunan Papua harus melahirkan kelas menengah Papua.

Tidak boleh lagi masyarakat asli hanya menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri. Papua membutuhkan investasi besar dalam pendidikan.

Sekolah vokasi, politeknik modern, beasiswa luar negeri, inkubator bisnis lokal, hingga kuota kepemilikan kontraktor Papua.

Dua puluh tahun dari sekarang, anak-anak Papua harus menjadi insinyur, manajer, agronom, dan pemimpin industri di tanahnya sendiri.

Karena rasa memiliki tidak lahir dari slogan nasionalisme. Ia lahir ketika seseorang merasa punya masa depan yang terhormat dalam pembangunan.

-000-

Salah satu contoh paling berhasil tentang pembangunan yang menghormati masyarakat adat terjadi di New Zealand melalui kebangkitan ekonomi suku Māori.

Dulu, masyarakat Māori mengalami luka kolonial yang panjang. Tanah mereka dirampas, bahasa mereka ditekan, dan banyak komunitas adat jatuh miskin di negeri sendiri.

Tetapi negara itu perlahan belajar: pembangunan tanpa martabat hanya akan melahirkan kemarahan turun-temurun.

Maka dimulailah perubahan besar.

Pemerintah New Zealand mengakui hak sejarah masyarakat Māori melalui proses Treaty Settlements. Tanah adat dikembalikan sebagian.

Komunitas Māori diberi saham ekonomi, hak pengelolaan sumber daya alam, dana pendidikan, dan ruang menentukan masa depan mereka sendiri.

Hasilnya luar biasa.

Hari ini banyak suku Māori memiliki perusahaan perikanan, pariwisata, kehutanan, hingga investasi modern bernilai miliaran dolar. Tetapi yang paling penting bukan angka kekayaannya.

Yang paling penting: mereka tidak kehilangan jiwanya.

Bahasa Māori kembali diajarkan. Ritual adat tetap hidup. Anak-anak Māori bisa masuk universitas modern tanpa harus malu menjadi pribumi.

Modernitas tidak lagi datang sebagai alat penghapus identitas, tetapi sebagai kendaraan untuk memperkuat identitas.

Itulah pembangunan yang berwajah antropologi.

Pembangunan yang tidak memaksa masyarakat adat memilih antara menjadi modern atau tetap menjadi dirinya sendiri.

Karena manusia tidak hanya ingin hidup makmur. Manusia juga ingin hidup terhormat.

-000-

Ada dua buku yang sangat penting untuk memahami isu ini.

Pertama, Seeing Like a State karya James C. Scott, diterbitkan Yale University Press tahun 1998.

Scott menjelaskan bagaimana negara modern sering gagal karena terlalu percaya pada logika teknokratis. Negara melihat masyarakat sebagai objek yang harus disederhanakan agar mudah diatur.

Hutan menjadi angka hektare. Manusia menjadi data statistik. Tradisi dianggap penghambat efisiensi.

Scott menunjukkan bahwa proyek-proyek besar sering runtuh karena mengabaikan pengetahuan lokal.

Apa yang terjadi di Papua terasa sangat relevan dengan tesis Scott.

Negara datang dengan target produksi dan peta lurus dari Jakarta. Tetapi masyarakat adat memiliki relasi kompleks dengan tanah, sungai, dan hutan yang tak bisa dipahami hanya dengan angka.

Buku ini mengingatkan kita bahwa pembangunan yang mengabaikan manusia mungkin terlihat modern di atas meja birokrasi, tetapi sering melahirkan kehancuran di lapangan.

-000-

Buku kedua adalah The Death and Life of Great American Cities karya Jane Jacobs, diterbitkan Random House tahun 1961.

Jacobs mengkritik perencana kota modern yang terlalu obsesif pada keteraturan dan efisiensi.

Menurutnya, kota yang sehat bukan dibangun dari desain yang sempurna di atas kertas, tetapi dari kehidupan nyata manusia sehari-hari.

Ia percaya bahwa pembangunan harus tumbuh bersama masyarakat, bukan dipaksakan dari atas.

Semangat Jacobs sangat relevan untuk Papua.

Pembangunan tidak boleh hanya mengejar target hektare, produksi gula, atau liter bioetanol.

Pembangunan harus bertanya: Bagaimana masyarakat hidup?
Apa yang mereka anggap suci?
Apa yang mereka takut kehilangan?

Jacobs mengingatkan bahwa modernitas yang tidak memahami manusia akan menghasilkan ruang yang rapi, tetapi kosong secara jiwa.

Dan mungkin, itulah ancaman terbesar pembangunan modern hari ini.

-000-

Isu Papua terlalu sering dibahas hanya dengan emosi atau propaganda politik. Padahal masalah ini jauh lebih rumit.

Negara memiliki kebutuhan nyata terhadap pangan dan energi. Tetapi masyarakat adat juga memiliki hak hidup, hak budaya, dan hak atas martabat mereka.

Karena itu, solusi terbaik bukan menghentikan pembangunan.
Solusi terbaik adalah mengubah cara kita membangun.

Dari pembangunan yang dingin menjadi pembangunan yang mendengar.

Dari pembangunan yang melihat manusia sebagai hambatan menjadi pembangunan yang melihat manusia sebagai tujuan.

Saya percaya, masa depan Papua tidak boleh dipilih antara hutan atau modernitas. Papua berhak mendapatkan keduanya.

Karena pembangunan sejati bukan tentang seberapa cepat kita membangun jalan.

Tetapi tentang apakah manusia masih merasa memiliki rumah ketika jalan itu selesai dibangun.***

Jakarta, 19 Mei 2026

REFERENSI

1. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed
James C. Scott
Yale University Press, 1998

2. The Death and Life of Great American Cities
Jane Jacobs
Random House, 1961