Pandji Pragiwaksono tampil di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, 30 Agustus 2025, dengan pertunjukan stand-up comedy bertajuk Mens Rea yang sarat satire politik. Materi yang ia sampaikan memantik perbincangan luas, dari media sosial hingga ranah hukum.
Rekaman Mens Rea tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025. Tayangan ini disebut mencatat sejarah karena Pandji menjadi komika lokal pertama yang menayangkan pertunjukan stand-up comedy di platform tersebut. Hingga awal Januari 2026, Mens Rea bertahan di posisi nomor satu kategori TV Shows Netflix Indonesia.
Judul Mens Rea diambil dari istilah hukum Latin yang merujuk pada “niat jahat” atau “pikiran bersalah”. Dalam konteks hukum pidana modern, termasuk setelah berlakunya KUHP baru, unsur ini menjadi salah satu fondasi untuk menilai apakah suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, lalai, atau tanpa kesadaran, selain unsur perbuatan fisik (actus reus).
Di atas panggung, Pandji menggunakan konsep itu sebagai pintu masuk untuk menyampaikan kritik melalui komedi. Di hadapan lebih dari 10.000 penonton, ia menyoroti kecenderungan sebagian pemilih menilai pemimpin dari penampilan, termasuk menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam salah satu leluconnya.
Kritik juga diarahkan ke parlemen. Pandji menyinggung fenomena selebritas yang masuk DPR tanpa bekal kompetensi legislasi dan anggaran, dengan menyebut nama Verrel Bramasta sebagai contoh. Ia juga menyindir peran DPD yang dinilainya minim kewenangan, serta menyinggung kelengkapan DPR seperti Baleg dan Banggar melalui pelesetan satir. Dalam bagian lain, ia menyebut nama Raffi Ahmad saat menyampaikan lelucon terkait praktik pencucian uang, termasuk ketika berinteraksi dengan penonton.
Pertunjukan berdurasi sekitar 2,5 jam itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan tersebut terkait dugaan penghasutan dan penistaan agama, dan diproses menggunakan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Polisi menyatakan masih berada pada tahap penyelidikan awal, dengan pasal-pasal yang dikaji antara lain Pasal 300, 301, 242, dan 243.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat Pandji tidak dapat dijerat menggunakan KUHP baru karena persoalan waktu terjadinya peristiwa hukum. Menurut Mahfud, perhitungan peristiwa hukum merujuk pada kapan pernyataan itu diucapkan, bukan semata kapan tayangan tersebut dipublikasikan. Ia juga menyampaikan pernyataan yang menenangkan Pandji secara terbuka.
Di sisi lain, Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Samarantoko menilai polisi tetap perlu menindaklanjuti laporan agar tidak memunculkan isu baru. Sementara itu, dukungan terhadap Pandji juga datang dari sejumlah pihak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menegaskan kritik dan satire, termasuk melalui pertunjukan seni, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam demokrasi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, juga menyatakan pihak yang tidak setuju dengan materi Mens Rea sebaiknya menyampaikan kritik tanpa harus membawa semua hal ke ranah hukum.
Aspek pembuktian turut menjadi sorotan. Polisi menerima barang bukti berupa flashdisk berisi rekaman Mens Rea, tangkapan layar cetak, serta dokumen rilis aksi. AKBP Reonald Simanjuntak menyatakan barang bukti telah diterima untuk dipelajari lebih lanjut.
Akademikus Fakultas Hukum UGM Muhammad Fatahillah Akbar mempertanyakan keabsahan rekaman Netflix sebagai barang bukti, mengingat konten Netflix bukan tayangan bebas yang dapat direkam atau diunduh sembarangan oleh publik dan memiliki perlindungan hak cipta. Ia menekankan barang bukti harus diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum. Namun, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan bahwa jika penegak hukum meminta rekaman demi kepentingan penyidikan, maka pihak terkait di wilayah hukum Indonesia wajib menyerahkannya.
PBNU dan Muhammadiyah membantah keterlibatan organisasi mereka dalam pelaporan terhadap Pandji. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan pihaknya tidak mengenal organisasi yang mengatasnamakan bagian dari PBNU tersebut dalam struktur resmi.
Di tengah polemik, Pandji merespons melalui media sosial dengan nada santai. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa, serta menyebut dirinya dalam kondisi baik saat berada di New York. Ia juga menegaskan Mens Rea tidak didesain untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk memberi informasi sebanyak-banyaknya kepada publik tentang hal-hal yang pernah terjadi di Indonesia.
Menanggapi tudingan pilih kasih karena tidak membahas Anies Baswedan, Pandji mengatakan keputusannya didasarkan pada relevansi jabatan. Ia juga menyatakan dirinya telah banyak membuat konten kritik terhadap Anies melalui kanal YouTube-nya.
