Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta pemerintah daerah membangun Pos Pengawasan Terpadu di kawasan Tiga Gili. Usulan ini disampaikan untuk memperkuat pengawasan sektor pariwisata dan mencegah potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran tata ruang.
Kepala Satpol PP KLU Totok Surya Saputra mengatakan pengawasan di kawasan wisata Tiga Gili perlu diperkuat karena wilayah tersebut berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Menurut dia, tingginya minat investasi di Tiga Gili membuat pendekatan pengawasan yang lebih dekat diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran tata ruang.
“Keberadaan pos pengawasan terpadu untuk tiga Gili ini sangat penting guna meningkatkan pengawasan sekaligus pelayanan di kawasan pariwisata tiga Gili. Petugas yang berjaga di pos tak hanya mengawal kamtibmas, tetapi merespon isu pelanggaran tata ruang,” ujar Totok, Selasa (3/3/2026).
Totok menilai pelanggaran di sempadan pantai di KLU masih kerap terjadi. Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan saat proses konstruksi objek investasi berlangsung. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung baru menerima informasi dan laporan setelah sarana terbangun di area milik publik.
Dalam kondisi tersebut, penindakan dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena melibatkan lintas instansi serta operasional pengerahan sumber daya. Totok menyebut pemerintah daerah pada beberapa tahun sebelumnya pernah melakukan penertiban bangunan ilegal di sepanjang pantai, namun langkah tegas itu juga menuntut dukungan tenaga dan anggaran operasional.
Ia mengakui belakangan bangunan yang diduga melanggar tata ruang kembali bermunculan. Jika tidak ditanggapi, menurut dia, situasi tersebut berpotensi memicu konflik horizontal karena munculnya asumsi perbedaan sikap pemerintah terhadap pelaku usaha.
Melalui pos pengawasan di kawasan Gili, Totok berharap pengawasan berorientasi pencegahan pelanggaran sejak dini dapat berjalan lebih efektif. Ia juga menilai keberadaan pos dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah lebih dekat dalam memantau setiap potensi pelanggaran.
Totok menegaskan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk menciptakan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai regulasi. Rencananya, pos pengawasan itu bersifat terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, tidak hanya Satpol PP.
