MEDAN — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerap aspirasi dari tokoh masyarakat, praktisi hukum, LSM, akademisi, hingga mahasiswa di Sumatera Utara. Salah satu masukan yang mengemuka adalah dorongan agar Polri bersikap independen dan bebas dari intervensi politik.
Aspirasi itu dihimpun Anggota Komisi Mahfud MD dan Ahmad Dofri dalam public hearing yang digelar di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12/2025).
Mahfud menyebut forum tersebut memberikan banyak masukan baru sekaligus penguatan. Ia mengatakan harapan publik di berbagai daerah cenderung serupa, termasuk keluhan yang dianggap menunjukkan adanya kesamaan pandangan di tengah masyarakat. “Kami banyak mendapat hal baru dan penguatan. Semua berharap polisi menjadi lebih baik. Dari 467.000 personel, yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90% personel yang melayani masyarakat dengan baik,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, percepatan reformasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif.
Dekan Fakultas Hukum USU, Mahmul Siregar, menekankan pentingnya transformasi kultural di tubuh Polri. Ia menilai Polri perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman.
Mahmul juga menyarankan perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, serta penguatan etika dan moralitas dalam pendidikan dan pengembangan karier. Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan masyarakat.
“Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP mengenai hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” kata Mahmul.
Tokoh masyarakat Sumut, Soekirman, turut menyampaikan usulan, mulai dari penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan Polri. Ia menilai Polri perlu lebih dominan sebagai pengayom, bukan semata aparat keamanan.
“Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.
