Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun. Pemerintah mengklaim program ini telah menjangkau 49 juta penerima manfaat, mencatat 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, serta menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.

Namun, temuan lapangan dan analisis sejumlah pengamat menunjukkan berbagai persoalan, mulai dari penolakan warga terhadap pendirian dapur, dugaan minimnya perekrutan warga sekitar, ketidakjelasan status dan hak kerja relawan, hingga keluhan pelaku usaha kecil yang mengaku terdampak oleh perubahan pasokan dan perilaku belanja masyarakat. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya dugaan keterkaitan seratusan yayasan mitra MBG dengan jejaring orang dekat pejabat dan kelompok berpengaruh.

Penolakan warga: kebisingan, sampah, hingga minim komunikasi

Di Kompleks Parakan Indah Raya, Kota Bandung, warga memasang spanduk penolakan rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada awal November 2025. Ketua RW 04, Badri, menyebut kekhawatiran utama warga adalah potensi kebisingan karena dapur MBG disebut beroperasi 24 jam, sementara wilayah itu dihuni banyak warga lanjut usia. Warga juga mengkhawatirkan persoalan sampah, karena kawasan tersebut sedang membenahi pengelolaan sampah residu dan organik.

Selain itu, Badri menyatakan pihak yang akan mendirikan SPPG dinilai tidak menunjukkan iktikad baik karena disebut sempat menyampaikan kepada warga bahwa yang dibangun adalah kantor yayasan amal zakat, bukan dapur MBG. Hingga akhir November 2025, dapur di Parakan disebut belum beroperasi dan bangunannya masih direnovasi. Upaya menghubungi pemilik SPPG tidak mendapat respons.

Riak serupa muncul di Kota Cirebon. Wiwik, Ketua RT 01 Perumahan Gunung Salak, mengatakan SPPG Kecapi mulai beroperasi pada 13 Oktober 2025, tetapi komunikasi dengan warga dinilai sangat terbatas. Ia mengaku tidak menerima dokumen izin lingkungan dan hanya mendapat pemberitahuan lisan. Perangkat kampung kemudian menegur dan memanggil pemilik SPPG ke kelurahan. Wiwik juga menyebut kekhawatiran warga terkait limbah, meskipun pihak dapur disebut telah membangun penampungan.

Di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, warga mengaku kaget setelah spanduk rencana pendirian SPPG muncul pada 8 September 2025. Ketua RT 01/RW 10, Suyatno, menyatakan warga semula tidak mendapat sosialisasi. Warga menolak pembangunan karena lokasi berada di permukiman padat dan akses jalan dinilai tidak memadai, selain kekhawatiran kebisingan dan pembuangan limbah. Pembangunan sempat dihentikan sementara karena belum mengantongi izin resmi, namun kemudian pemilik membawa dokumen seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Persetujuan Bangunan Gedung. Suyatno mengatakan warga akhirnya pasrah, meski masih keberatan. Upaya menghubungi pengelola dapur tidak mendapat respons.

Rekrutmen lokal dipersoalkan: “relawan” dan minim keterlibatan warga sekitar

Di Cirebon, Wiwik menilai keberadaan dapur MBG di wilayahnya tidak memberi manfaat langsung bagi warga sekitar. Dari sekitar 200 kepala keluarga di RW 11, ia menyebut hanya satu orang yang direkrut sebagai relawan, itu pun bukan warga RT 01 dan disebut direkrut karena kedekatan dengan pemilik dapur. Ia juga menyatakan tidak melihat adanya informasi lowongan kerja dari SPPG, meski warga kerap menanyakan kesempatan bekerja.

Wiwik juga mengaku pernah menawarkan petugas sampah dan kemungkinan suplai bahan pangan dari warga, tetapi ditolak atau tidak ditanggapi dengan baik. Ia menyebut bahan baku diduga dibeli di pasar atau melalui penyuplai sendiri.

Keluhan relawan: tanpa kontrak, pelatihan, dan persoalan upah

Sejumlah relawan di beberapa daerah menceritakan pengalaman kerja yang beragam. Yeni Mulyaningsih, relawan di salah satu SPPG di Kota Cirebon, mengaku bekerja di bagian pemorsian selama dua bulan. Ia mengatakan mulai bekerja pukul 02.00 WIB dini hari untuk memasukkan menu ke dalam sekitar 3.500 ompreng. Yeni menyebut tidak menerima kontrak kerja tertulis, tidak mendapat pelatihan, dan mengeluhkan lembur yang menurutnya sering tidak dibayar. Ia menyatakan upahnya Rp100.000 per hari, dibayar per dua minggu, serta belum ada BPJS dan rencana pembayaran via transfer belum terealisasi.

Di Bandung, Edi Junaedi yang bekerja sebagai koordinator divisi pencucian ompreng mengaku bersama tim mencuci sekitar 3.500 ompreng. Ia mengatakan pada awal operasional mereka bekerja dari pukul 14.00 WIB hingga 03.00 WIB. Edi menyebut upah harian Rp100.000 untuk delapan jam kerja, dengan lembur Rp10.000 per jam namun hanya dihitung dua jam. Ia juga mengaku tidak menerima pelatihan dan tidak memiliki kontrak kerja tertulis. Menurut Edi, upah kemudian naik menjadi Rp110.000 per hari tetapi uang lembur dihilangkan, sementara pembayaran via transfer memunculkan pertanyaan soal transparansi perhitungan upah di antara pekerja.

Berbeda dengan itu, Ratna Kumalaningrum, relawan di salah satu SPPG di Kota Solo, menyatakan bekerja delapan jam sehari di bagian pencucian ompreng dan menerima upah Rp150.000 per hari. Ia mengatakan tidak ada kontrak kerja tertulis, tetapi mengaku relawan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran upah berjalan lancar.

Keluhan UMKM dan pedagang: omzet turun, pasokan langka, harga naik

Sejumlah pelaku usaha kecil dan pedagang pasar menyampaikan dampak yang mereka rasakan sejak program MBG berjalan. Arul, Ketua Koperasi UKM Cirebon, mengaku belum merasakan dampak positif. Ia mengatakan ada pelaku usaha kecil yang mendapatkan pesanan, namun disebut tidak melalui jalur resmi seperti instansi atau koperasi, melainkan karena kedekatan pribadi.

Di Bandung, pedagang bernama Asep Kurniawan mengaku omzet turun sekitar 20% karena berkurangnya pembeli, terutama ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja untuk bekal anak sekolah. Ia juga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang menurutnya terjadi karena pasokan diprioritaskan untuk dapur-dapur SPPG. Asep mencontohkan harga ayam potong yang disebut naik dari Rp28.000–Rp34.000 per kilogram menjadi Rp39.000. Ia mengaku terpaksa memberhentikan dua pegawainya tiga bulan sebelumnya.

Di Solo, pedagang sayur di Pasar Legi, Mistiyah, menyebut sejumlah komoditas sayur menjadi langka karena pasokan dari tengkulak habis diborong dapur SPPG, sehingga pedagang kecil tidak kebagian stok. Pedagang bumbu dapur, Mei Yudi Astuti, juga mengaku omzet turun hingga 50% karena pelanggan dari kantin sekolah berhenti berjualan. Ia mengatakan jarang ada dapur MBG yang berbelanja padanya, kecuali dua dapur dari luar kota yang belanja seminggu sekali.

Petunjuk teknis BGN: prioritas tenaga lokal dan UMKM

Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG pada November 2025. Dokumen ini memuat syarat pendirian dapur, penyajian, kriteria relawan, hingga sanksi jika terjadi keracunan. Dalam juknis disebutkan target pendirian 32.000 SPPG dan melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun per 12 November 2025, jumlah SPPG yang terbentuk disebut baru 14.773 di 38 provinsi. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan dalam rapat bersama DPR bahwa dapur akan terus ditambah. BGN juga menyebut ada 14.189 mitra yang mendaftar dan sedang diverifikasi, sehingga pendaftaran mitra ditutup karena pendaftar melebihi target. Upaya mengecek nama dapur di situs resmi BGN disebut tidak bisa dilakukan karena laman tidak dapat diakses.

Dalam juknis, setiap SPPG dibatasi melayani maksimal 2.500 penerima manfaat (2.000 peserta didik dan 500 non-peserta didik), atau hingga 3.000 orang jika memiliki jurutama masak terampil bersertifikat. Pemerintah menganggarkan Rp15.000 per paket, dengan rincian satu porsi makanan Rp8.000–Rp10.000, operasional Rp3.000, dan Rp2.000 untuk yayasan. BGN juga memberikan insentif Rp6 juta per hari bagi SPPG yang berkinerja baik.

Juknis mengatur penyiapan dimulai pukul 02.00 WIB, memasak pukul 03.00 WIB, serta kewajiban test food untuk memastikan rasa, kualitas, porsi, presentasi, dan keamanan pangan. Pengiriman dimulai 07.30–10.30 WIB.

Untuk tenaga relawan, juknis menegaskan 30% relawan harus berasal dari masyarakat lokal desil 1 dan desil 2 guna menciptakan lapangan kerja baru. Relawan juga wajib mendapat pelatihan dan pembekalan sebelum SPPG beroperasi. Honor relawan disebut berkisar Rp100.000–Rp200.000 per hari dan diberikan asuransi kecelakaan kerja. Untuk bahan baku, dapur diwajibkan memprioritaskan BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha mikro lokal; pemasok besar hanya digunakan jika kebutuhan tidak bisa dipenuhi entitas ekonomi lokal.

Keterlibatan usaha mikro dinilai minim

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, menyebut keterlibatan pelaku usaha mikro dalam menyuplai bahan baku ke dapur MBG tidak sampai 10%. Menurutnya, pelaku usaha mikro sering harus melakukan pendekatan personal agar bisa mendapat pesanan, sementara pengelola dapur diduga sudah memiliki vendor sendiri. Ia menilai pelaku usaha mikro yang bisa terlibat umumnya peternak telur atau ayam potong yang mampu memasok dalam jumlah besar, dan jika tidak, pengelola dapur cenderung mengambil dari tengkulak.

ICW: seratusan yayasan diduga terafiliasi dengan jejaring kekuasaan

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan ada 102 yayasan atau mitra SPPG di 38 provinsi yang diduga memiliki koneksi dengan lingkaran pejabat atau kelompok berpengaruh. Rinciannya, ICW menyebut 28 yayasan diduga terkait partai politik; 18 terafiliasi pebisnis; 12 terkait birokrasi pemerintahan; 9 terafiliasi kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye; 7 terkait individu yang disebut orang dekat pejabat daerah; 6 terkait militer; 4 terkait mantan penyelenggara negara; 3 terkait pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi; serta 2 terafiliasi kepolisian dan kejaksaan.

Peneliti ICW Seira Tamara mengatakan pemantauan dilakukan secara acak pada Oktober–November 2025. Data yayasan ditelusuri dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, sementara keterkaitan individu dilihat dari struktur resmi yayasan. Seira menyimpulkan pelaksanaan MBG dipenuhi praktik patronase dan konflik kepentingan, serta menilai pengawasan tidak optimal karena bagian dari BGN disebut ikut menjadi eksekutor program.

Isu “jatah” dapur untuk institusi

Dugaan bagi-bagi jatah dapur MBG juga sempat disinggung anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari, dalam rapat dengar pendapat dengan BGN pada pertengahan November 2025. Lucy mempertanyakan dasar hukum target pembangunan 1.000 SPPG Polri. Ia menyatakan Komisi IX DPR tidak pernah mendapatkan “jatah” SPPG dan mengaku tidak pernah mengintervensi satu SPPG pun.

Sebelumnya, Wakapolri Dedi Prasetyo menyebut Polri akan membangun 400 SPPG pada 2026, sementara pada 2025 ditargetkan 1.100 dapur, dengan total 1.500 dapur selama 2025–2026. Sementara itu, jumlah dapur MBG yang dikelola TNI disebut mencapai 452 unit dari target 2.000 dapur. Panglima TNI Agus Subiyanto menyampaikan keterlibatan TNI sebagai bentuk pengabdian dan meminta jajaran menjaga kualitas dapur.

Pengamat: pendekatan top-down dan dampak ke pasar

Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai pihak yang paling diuntungkan adalah mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ia menyoroti pendekatan yang disebut sangat top-down, dengan BGN sebagai komando yang menentukan pihak bertanggung jawab membangun dapur di daerah. Menurutnya, kondisi ini membuat pemilik dapur memiliki kuasa menentukan siapa yang bekerja, berapa upahnya, dan dari siapa bahan baku dibeli. Ia menilai hal itu berkontribusi pada kerusakan pasar dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pedagang kecil yang tidak kebagian pasokan dan terdampak kenaikan harga.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga menilai program ini memunculkan “substitutional effect” yang mengganggu ekosistem pasar yang sudah ada. Ia menyebut dapur MBG cenderung memilih pemasok besar ketimbang usaha kecil dan mikro, sehingga UMKM terdampak kenaikan harga pangan. Bhima juga menyoroti relawan dapur sebagai pekerja rentan karena tidak ada kontrak kerja tertulis dan upah harian, serta menyatakan klaim penciptaan 1,5 juta pekerjaan baru perlu dipertanyakan. Celios mendorong moratorium program hingga perbaikan sistem dilakukan.

Tanggapan BGN dan klaim pemerintah

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menolak menanggapi temuan lapangan dan meminta identitas relawan maupun dapur yang disebut bermasalah dibuka. Jika tidak, ia menyebut temuan tersebut sebagai hoaks. Ia juga mengirimkan sejumlah video dan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro yang terdampak program.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan MBG sebagai prestasi logistik terbesar di dunia yang dicapai Indonesia. Ia membandingkan dengan Brasil yang disebut membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sementara Indonesia diklaim telah mencapai 49 juta penerima manfaat dalam kurang dari satu tahun. Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat pidato di HUT ke-61 Partai Golkar pada 5 Desember 2025, sekaligus membantah prediksi bahwa MBG akan gagal.