Setwan DPRD Jombang Bahas Renja 2027, Libatkan Ormas dan Wartawan untuk Perkuat Transparansi Digital

Setwan DPRD Jombang Bahas Renja 2027, Libatkan Ormas dan Wartawan untuk Perkuat Transparansi Digital

Sekretariat DPRD (Setwan) Jombang menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk membahas Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Komisi B Kantor Sekretariat DPRD Jombang dan menghadirkan unsur pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam forum itu, tercatat 13 undangan hadir, di antaranya perwakilan Diskominfo, Bapperinda, Bagian Kesra, Bakesbangpol, BPKAD, Inspektorat, Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang.

Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, mengatakan forum digelar untuk menjaring masukan, usulan, serta kritik konstruktif dari berbagai pihak. Menurutnya, keterlibatan lintas sektor diperlukan agar penyusunan Renja 2027 lebih terarah dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, terutama terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dalam melayani masyarakat,” ujar Danang dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Danang menyatakan seluruh pandangan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja. Namun, penyusunan tersebut tetap mengacu pada visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Jombang.

Dalam sesi diskusi, perwakilan FKMJ, Didik Tondo Susilo, menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Ia juga menegaskan komitmen FKMJ yang menaungi berbagai elemen masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas, kemajuan, dan kesejahteraan Jombang.

Sementara itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menyoroti perlunya peningkatan anggaran publikasi dan penguatan layanan informasi berbasis digital. Ia menilai transparansi dalam program legislasi daerah (Prolegda), rapat paripurna, rapat dengar pendapat (RDP), hingga rapat komisi perlu diperkuat agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi kinerja DPRD.

“Di era digital saat ini, masyarakat perlu dengan mudah mengakses hasil legislasi dan agenda wakil rakyat. Ini bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik,” kata Mufid.

Dukungan serupa disampaikan Diskominfo Jombang yang menyatakan kesiapan membantu penguatan sistem digitalisasi guna menunjang kinerja Sekretariat DPRD sekaligus mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menutup forum, Danang mengapresiasi partisipasi para undangan. Ia berharap FPD menjadi langkah strategis dalam menyusun Renja 2027 yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami dari Sekretariat Dewan selalu mengharapkan dukungan kolaboratif, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” tutupnya.