Sejumlah informasi palsu atau hoaks kembali menyasar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Narasi yang beredar muncul dalam beragam tema dan tersebar di media sosial, terutama melalui unggahan di Facebook.
Berikut rangkuman beberapa hoaks yang mencatut nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo:
1. Klaim artikel: Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri menangkap Jokowi jika tidak bisa menunjukkan ijazah asli
Di media sosial beredar unggahan yang menampilkan tangkapan layar artikel yang diklaim berasal dari Antara News. Unggahan tersebut menyebut Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk menangkap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika tidak dapat memberikan ijazah asli.
Salah satu unggahan di Facebook tercatat diposting pada 18 Juni 2025. Dalam unggahan itu tertera judul: “Prabowo tiba di Singapura Beri Pernyataan jika Jokowi tidak berikan ijasah aslinya perintahkan Kapolri tangkap dia!!” disertai narasi tambahan dari pengunggah.
2. Klaim foto: Kapolri meresmikan “pagar laut” bersama pemilik Agung Sedayu Group
Hoaks lain yang beredar adalah unggahan foto yang diklaim memperlihatkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo meresmikan “pagar laut” bersama pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan.
Salah satu unggahan di Facebook diposting pada 26 Januari 2025. Dalam narasi unggahan disebutkan acara tersebut dihadiri Kapolri beserta jajaran Kepolisian Metro Jaya dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, disertai kalimat tambahan yang meminta warganet tidak mengomentari unggahan tersebut.
3. Klaim pernyataan: Kapolri menyebut barang bukti sabu bisa hilang sendiri karena cuaca panas
Berikutnya, beredar unggahan yang menarasikan Kapolri menyatakan barang bukti sabu terkadang hilang sendiri karena cuaca panas. Unggahan itu disertai foto Kapolri dan kalimat yang menyebut “barang bukti sabu hilang 30 KG meleleh karena cuaca panas”.
Salah satu unggahan di Facebook tercatat diposting pada 2 Maret 2026. Narasi yang menyertai unggahan juga menambahkan klaim bahwa sabu bisa “terurai menjadi udara” akibat cuaca ekstrem, bahkan disebut bisa hilang dalam jumlah besar.
Hoaks dengan berbagai tema tersebut menunjukkan bagaimana nama pejabat publik kerap dicatut untuk membangun narasi tertentu di media sosial. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
