Sebuah unggahan di media sosial beredar dengan narasi yang menggiring opini seolah-olah negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terlibat dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Unggahan dari akun Instagram @adian_napitupulu menampilkan foto Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disandingkan dengan foto Presiden RI Prabowo Subianto. Pada bagian bawah gambar, tercantum kalimat, “Hari ini dua negara teman Indonesia di BoP menyerang Iran, situasi yang sulit dipahami.” Unggahan itu juga disertai keterangan bernada provokatif: “Board of Peace atau Board of War!?”
Konten tersebut dinilai mengandung unsur disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Narasi yang dibangun berupaya mengesankan BoP sebagai aliansi militer atau wadah persekutuan politik untuk perang. Padahal, tidak terdapat kaitan struktural maupun operasional antara BoP dengan konflik militer AS–Israel dan Iran.
Pendirian BoP disebut bukan sebagai wadah “pertemanan” antarnegara yang sepaham, melainkan ruang perundingan yang mempertemukan berbagai pihak dengan pandangan berbeda, sebagaimana praktik diplomasi yang tercatat dalam sejarah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan tujuan keanggotaan Indonesia di BoP adalah untuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Ia juga menyampaikan pemerintah Indonesia siap mengambil peran sebagai mediator dalam dinamika konflik yang terjadi.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang konsisten menempuh jalur diplomasi, dialog, dan musyawarah, bukan pendekatan perang atau kekerasan. Sikap itu disebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dengan demikian, klaim bahwa BoP terlibat dalam konflik militer dinyatakan tidak berdasar.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten bermuatan DFK. Setiap informasi disarankan diverifikasi melalui sumber resmi dan tepercaya sebelum disebarluaskan, guna mencegah penyebaran kabar yang dapat memperkeruh situasi.
