Wacana penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD memantik kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai skema tersebut berpotensi mengubah arah partisipasi publik dalam proses demokrasi di daerah.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai Pilkada tidak langsung berisiko memunculkan ketidakadilan sekaligus menimbulkan persoalan dalam tata kelola Pilkada. Ia berpandangan, mekanisme pemilihan melalui perwakilan akan semakin menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang semestinya menjadi hak fundamental warga negara.
Menurut Efriza, sistem pemilihan tidak langsung juga berisiko membawa Indonesia kembali pada pola politik era Orde Baru. “Pemilihan tidak langsung itu seperti ditarik kembali ke Orde Baru. Ada ketidakadilan nantinya ketika Pilkada Tidak Langsung ini terlaksana ada kemsemerawutan dalam pengurusan Pilkada,” kata Efriza, Senin (12/1/2025).
Ia menambahkan, penerapan Pilkada tidak langsung dinilai dapat menggerus hak masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara bebas. Efriza menyebut Pilkada langsung selama ini telah melahirkan sejumlah kepala daerah berprestasi, seperti Pramono Anung, Sherly Tjoanda, Muzakir Manaf, dan Dedi Mulyadi.
Efriza menegaskan, kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme langsung merupakan hasil pilihan rakyat. Sebaliknya, ia menilai pemilihan tidak langsung berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang merepresentasikan kepentingan publik.
Dalam pandangannya, persoalan bukan terletak pada kemampuan rakyat dalam memilih, melainkan pada calon yang diusung tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Pilkada tidak langsung itu ketika pemimpinnya terpilih tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ucap Efriza.
Ia juga menyoroti potensi meningkatnya praktik transaksional jika Pilkada dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, anggapan bahwa mekanisme tersebut lebih hemat biaya patut dipertanyakan karena akses pemilihan hanya berada di tangan elite politik. “Jangan-jangan semuanya itu elitisme pertanyaan berapa banyak transaksionalnya itu. Kecenderungan akan lebih mahal justru lebih besar karena hanya elit-elit politik saja yang memiliki akses,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menanggapi penolakan publik terhadap wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.
