Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi sistem, salah satunya lewat penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, SIPD menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan anggaran di tingkat daerah.
Pernyataan itu disampaikan Ribka saat Musrenbang RPJMD Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (5/3), yang dihadiri jajaran pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa transformasi pelayanan publik perlu sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemerintahan yang bersih, terukur, dan akuntabel.
“Dengan SIPD, siapa saja bisa memantau. Ini adalah bentuk transparansi agar tidak ada lagi oknum yang menyimpang,” kata Ribka.
Ribka menilai transformasi tata kelola di era kepemimpinan saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan teknis. Ia menjelaskan, SIPD dirancang agar setiap rupiah anggaran pembangunan, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dari pusat hingga daerah.
Selain itu, ia menyebut SIPD diharapkan mendorong interoperabilitas atau keterhubungan data antarlembaga. Keterhubungan ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski menekankan pentingnya sistem digital, Ribka mengingatkan bahwa teknologi tetap hanya alat. Keberhasilan penerapannya, menurut dia, bergantung pada pengawasan masyarakat. Ia pun mendorong publik untuk tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Pemerintahan yang responsif adalah prioritas utama. Kita harus mengevaluasi banyak hal, khususnya terkait penataan tata kelola di wilayah kita. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangatlah penting,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan itu juga disebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antarpemangku kepentingan. Ribka berharap momentum tersebut memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Papua.
Pemerintah menyatakan optimistis bahwa dengan integrasi sistem yang kuat serta pengawasan publik yang aktif, visi Indonesia Maju melalui tata kelola yang bersih dapat segera terwujud.
