Ahmet Davutoğlu Peringatkan Dampak Pengakuan Israel terhadap Somaliland bagi Somalia dan Kawasan Laut Merah

Ahmet Davutoğlu Peringatkan Dampak Pengakuan Israel terhadap Somaliland bagi Somalia dan Kawasan Laut Merah

Mantan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu menilai rencana pengakuan Israel terhadap Somaliland sebagai langkah yang berbahaya dan mengkhawatirkan, serta bukan sekadar dinamika politik di kawasan yang jauh. Dalam opininya, Davutoğlu menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi Israel untuk memecah belah negara-negara Muslim dan mengepung negara-negara penting melalui upaya penetralan.

Davutoğlu berpendapat pengakuan itu berpotensi memecah Somalia, yang ia sebut memiliki penduduk 100% Muslim, dan dapat memicu perang saudara. Ia memperingatkan risiko kekerasan meluas yang, menurutnya, dapat menyeret kawasan ke situasi pembantaian seperti yang terjadi di Sudan.

Selain itu, Davutoğlu menyoroti nilai strategis Pelabuhan Berbera di Teluk Aden, yang berada di pintu masuk Laut Merah. Ia mengatakan Israel berupaya memperoleh akses ke pelabuhan tersebut, dan menilai perkembangan ini sebagai ancaman langsung bagi Mesir dan Kerajaan Arab Saudi sebagai dua kekuatan utama di Laut Merah. Ia juga menyatakan situasi itu mengancam kepentingan Turki, yang memiliki pangkalan strategis di Somalia dan menempatkannya penting dalam kebijakan Afrika serta industri pertahanan Turki.

Davutoğlu menilai munculnya perkembangan tersebut di tengah berlanjutnya genosida di Gaza sebagai sebuah aib bagi dunia Islam. Ia juga menyebut kegagalan mengambil langkah pencegahan sejauh ini sebagai kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.

Ia mengingatkan bahwa pada 2012–2013, pemerintah Turki saat itu telah mengambil langkah tegas untuk menghadapi upaya beberapa negara Barat yang ingin mengakui pemisahan Somaliland. Davutoğlu menyebut pihaknya mempertemukan Presiden Republik Federal Somalia Hassan Sheikh Mohamud dengan Presiden Somaliland Ahmed Mohamed Silanyo di Ankara pada 11–13 April 2013, dan melalui mekanisme trilateral serta pernyataan bersama, upaya tersebut disebut berhasil digagalkan.

Menurut Davutoğlu, situasi saat ini menuntut respons segera. Ia menyerukan kepemimpinan politik untuk mengambil beberapa langkah, termasuk mengundang Presiden Somalia dan Presiden Somaliland ke Turki untuk membahas isu tersebut secara tatap muka melalui komunikasi langsung.

Ia juga mendorong penunjukan utusan khusus yang dikirim ke kawasan, dan menyebut mantan Duta Besar Turki untuk Somalia, Gani Torun, sebagai sosok yang paling tepat karena dinilai memahami aktor-aktor di wilayah tersebut.

Davutoğlu mengusulkan konsultasi mendesak dengan para pemimpin Mesir dan Kerajaan Arab Saudi, serta pengiriman delegasi bersama yang terdiri dari para menteri luar negeri dari ketiga negara ke kedua pihak. Ia juga meminta adanya komunikasi dengan Uni Emirat Arab yang mengelola Pelabuhan Berbera, disertai peringatan mengenai kebijakan Israel yang ia nilai destruktif dan berpotensi memicu perang saudara serta konflik proksi di Somalia, sebagaimana yang terjadi di Sudan.

Langkah lain yang ia serukan adalah pertemuan terkoordinasi antara para pemimpin tiga negara tersebut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dengan tujuan mencegah pengakuan internasional terhadap pemecahan Somalia.

Ia juga meminta agar komunikasi segera dilakukan dengan pemerintahan federal wilayah timur laut Somalia, yang menurutnya mewakili sekitar setengah dari populasi Somaliland dan telah menyatakan penolakan terhadap pemisahan serta komitmen kepada Mogadishu.

Davutoğlu menilai upaya diplomatik perlu diperluas sebelum situasi keluar dari kendali, termasuk dengan berkomunikasi dengan Angola sebagai Ketua Uni Afrika dan Gambia sebagai Ketua Organisasi Kerja Sama Islam, untuk menyerukan inisiatif menjaga keutuhan Somalia yang merupakan anggota kedua organisasi tersebut.

Dalam penutup, Davutoğlu menyatakan Israel melalui langkah-langkah berkelanjutan berupaya membangun sistem dominasi yang membentang dari Laut Kaspia hingga Teluk Aden, dan dari Mediterania Timur hingga Teluk Arab. Ia juga menyebut perkembangan ini menunjukkan bahwa apa yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham pada dasarnya merupakan proyek imperialisme untuk memecah dunia Islam dan Afrika menjadi entitas-entitas yang lebih kecil dan rapuh.