Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Papua mendesak penghentian kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua. Mereka juga meminta pemerintah menyampaikan secara transparan arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
Anggota DPD RI perwakilan Papua, Yoris Raweyai, menyatakan bahwa sejak 2025 hingga saat ini, peristiwa kekerasan di Tanah Papua mengalami peningkatan yang dinilainya sangat signifikan. Ia menyebut puluhan kasus telah terjadi dengan ratusan korban jiwa dari berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, aparat TNI dan Polri, serta kelompok yang selama ini disebut sebagai bagian dari OPM atau TPNPB.
Pernyataan itu disampaikan menyusul perkembangan situasi keamanan beberapa hari terakhir. Dilaporkan sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang anak di bawah lima tahun, serta tujuh orang mengalami luka berat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (14/4/2026). Selain itu, ratusan warga dilaporkan terpaksa mengungsi ke sejumlah wilayah sekitar.
Menurut Yoris, kekerasan yang terus berulang merupakan akumulasi panjang dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Ia menyoroti dampak yang dinilai sangat memprihatinkan di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, termasuk hilangnya tempat tinggal, mata pencarian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Ia juga menyebut sebagian pengungsi masih belum memperoleh perhatian optimal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Di sisi lain, para senator Papua menilai persoalan kemiskinan masih menjadi masalah serius di Tanah Papua. Mereka merujuk pada berbagai data nasional yang menempatkan Papua secara konsisten dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan.
Senator dari Daerah Pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, turut menyoroti bahwa berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua dalam beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya dituntaskan secara adil dan transparan. Ia menilai ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus tersebut memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Wamafma juga menyinggung konteks kebijakan nasional, yakni komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan keamanan. Namun, ia menilai pendekatan tersebut perlu diiringi strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial agar mampu menjawab akar persoalan.
Para anggota DPD RI se-Tanah Papua menyatakan hingga kini belum terlihat adanya desain besar (grand design) dan peta jalan (road map) yang komprehensif, terukur, dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh. Mereka juga menilai minimnya ruang dialog yang inklusif dan partisipatif menjadi salah satu faktor stagnasi penyelesaian konflik.
Dalam pernyataan sikapnya, para senator Papua menyampaikan tujuh poin desakan. Mereka meminta penghentian kekerasan secara menyeluruh, serta menekankan bahwa setiap nyawa yang hilang memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara. Mereka juga menuntut negara memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat agar warga dapat hidup aman, layak, dan bermartabat di tanahnya sendiri.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah membuka grand design dan road map Papua kepada publik secara transparan. Mereka juga mendorong dialog yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok kultural lainnya, seraya menilai pendekatan dari atas ke bawah tidak efektif.
Para senator juga meminta penuntasan pelanggaran HAM secara adil dan transparan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Poin berikutnya menekankan perlunya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dengan orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui pendekatan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
Pada bagian akhir, mereka menyerukan penguatan kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat. Menurut mereka, penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral dan membutuhkan sinergi untuk menghasilkan solusi yang komprehensif serta berkelanjutan.
“Atas nama suara daerah untuk Indonesia dan seluruh tumpah darah Tanah Papua, kami mendesak seluruh pihak untuk bersatu, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai,” kata Wamafma.
