Padang – Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait perizinan dan penerapan standar operasional di pelabuhan. Dukungan tersebut diberikan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman serta kondusif di wilayah Sumatera Barat.
APBMI Sumbar menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah di sektor logistik dan transportasi laut, khususnya dalam pengelolaan pelabuhan. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) diharapkan dapat memastikan kelancaran arus barang dan meningkatkan efisiensi logistik. Selain itu, PBM juga berperan sebagai fasilitator antara pihak pengelola pelabuhan seperti Pelindo dan organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Sumatera Barat.
Kegiatan bongkar muat yang dijalankan oleh APBMI Sumbar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta sejumlah regulasi pelaksana, antara lain:
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 152 Tahun 2016
- Permenhub Nomor 59 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 6 Tahun 2023
Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perizinan usaha PBM, persyaratan peralatan dan tenaga ahli, mekanisme penetapan tarif, hingga perlindungan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
Ketua APBMI Sumatera Barat, M. Tauhid, S.IP, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah di bidang logistik dan transportasi laut memberikan dampak positif bagi para pengusaha bongkar muat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar operasional.
“Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, para pengusaha bongkar muat mendapatkan edukasi yang lebih baik terkait pelaksanaan kegiatan bongkar muat sesuai standar operasional yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, M. Tauhid berharap sinergi antara pemerintah, pengusaha bongkar muat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat demi terciptanya sistem logistik pelabuhan yang tertib, efisien, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.