Pulau Sumatera kembali dilanda bencana hidrometeorologi besar pada akhir November 2025. Hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa lebih dari 753 orang, dengan 650 orang dilaporkan hilang. Selain itu, sekitar 3,3 juta warga terdampak langsung. Dampak bencana juga melumpuhkan infrastruktur vital di puluhan kabupaten/kota, mulai dari jembatan dan jalan raya hingga jaringan listrik.
Dari sisi ekonomi, kerugian diperkirakan mencapai Rp 68,67 triliun. Kerusakan paling parah dilaporkan terjadi pada sektor perumahan, transportasi, dan pertanian. Besarnya dampak tersebut menegaskan bahwa banjir di Sumatera kali ini tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi dinilai sebagai krisis yang menguji ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia.
Dalam analisisnya, Prof Ir H Sarwidi MSCE PhD IP-U ASEAN Eng APEC Eng, Guru Besar FTSP UII dan Pengarah BNPB RI periode 2009–September 2025, mengidentifikasi sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi pada skala bencana. Pertama, curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi yang terjadi berhari-hari. Kedua, degradasi lingkungan, termasuk deforestasi dan alih fungsi lahan yang memperparah limpasan air hujan. Ketiga, keterbatasan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, kanal, dan sistem drainase yang belum memadai untuk menghadapi intensitas hujan ekstrem. Keempat, kesiapsiagaan masyarakat yang dinilai masih rendah sehingga evakuasi kerap terlambat.
Bencana ini juga dipandang sebagai momentum refleksi bagi penguatan mitigasi. Menurut Sarwidi, rekayasa kebencanaan modern perlu dipadukan dengan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan berbagai unsur negara. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, menurutnya, perlu disertai rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai.
Selain itu, edukasi publik tentang kesiapsiagaan dinilai perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi korban, melainkan juga berperan aktif dalam upaya mitigasi. Banjir Sumatera 2025 disebut sebagai peringatan bahwa tanpa integrasi antara ilmu teknik, kebijakan lingkungan, dan partisipasi masyarakat, bencana serupa berisiko berulang dengan skala lebih besar. Karena itu, mitigasi kebencanaan dinilai perlu ditempatkan sebagai prioritas nasional, bukan semata respons darurat.
