Bentrokan bersenjata antara tentara Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) kembali menegaskan rapuhnya situasi politik dan keamanan Suriah, lebih dari setahun setelah tumbangnya mantan Presiden Bashar al-Assad. Pertempuran yang pecah di Aleppo pekan ini dilaporkan menewaskan sedikitnya 22 orang, sekaligus menyoroti ketegangan mendasar antara pemerintah di Damaskus dan SDF—dua pihak yang sama-sama mendapat dukungan Amerika Serikat.
Konflik terbaru ini terjadi di tengah mandeknya implementasi kesepakatan integrasi yang pernah ditandatangani pada Maret tahun lalu. Saat itu, pemerintah Suriah dan SDF sepakat mengintegrasikan pasukan Kurdi ke dalam institusi negara. Namun, hingga kini hampir tidak ada kemajuan berarti. Kekerasan sporadis yang sebelumnya terjadi pun meningkat menjadi pertempuran terbuka.
Gencatan senjata sementara diumumkan pada Jumat, tetapi sejumlah indikasi di lapangan menunjukkan kesepakatan itu mulai rapuh. Sejumlah analis memperingatkan bahwa tanpa penyelesaian komprehensif, bentrokan lanjutan hampir tak terelakkan. Meski tidak terlihat adanya keinginan kuat—baik di tingkat domestik maupun internasional—untuk kembali ke perang skala penuh, kebuntuan integrasi SDF yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah dinilai tetap menyisakan ancaman kekerasan.
Aron Lund dari Century International menilai ketiadaan kepentingan internasional untuk konflik besar, terutama dari pihak AS, bisa menahan eskalasi. Namun, ia menekankan persoalan utama belum terselesaikan dan tidak ada pihak yang bersedia berkompromi dalam isu-isu mendasar. Menurutnya, bentrokan berpotensi terulang.
Pertempuran di Aleppo dan dampak kemanusiaan
Pertempuran pekan ini memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari kawasan Sheikh Maqsoud, Ashrafieh, dan Bani Zeid—wilayah yang mayoritas penduduknya Kurdi. Kedua belah pihak saling menuding sebagai pemicu kekerasan.
Kementerian Pertahanan Suriah sempat mengumumkan gencatan senjata enam jam yang kemudian diperpanjang, dengan tujuan memberi waktu bagi pasukan SDF untuk mundur. Pemerintah menyatakan pasukan SDF di Aleppo akan dipindahkan ke wilayah timur Sungai Efrat.
Namun, dewan Kurdi yang mengelola Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh menolak tuntutan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai “ajakan menyerah” dan menyatakan akan mempertahankan wilayah mereka.
Kesepakatan Maret 2025 dan bayang-bayang ketidakpastian
Bentrokan ini juga membayangi kesepakatan Maret 2025 antara pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa dan SDF. Kesepakatan itu mencakup gencatan senjata nasional, kerja sama melawan kelompok pro-Assad bersenjata, serta pengakuan konstitusional atas hak-hak warga Kurdi.
Dalam kesepakatan tersebut, perbatasan, bandara, dan ladang minyak di timur laut Suriah juga ditempatkan di bawah kendali pemerintah pusat. Meski demikian, proses integrasi yang menjadi inti kesepakatan belum menunjukkan kemajuan.
Mandeknya integrasi SDF
Perbedaan pandangan mencakup mekanisme penggabungan, termasuk apakah SDF akan masuk sebagai satu kesatuan atau dilebur menjadi personel individu. Pertemuan antara pimpinan SDF dan pejabat pemerintah pada 4 Januari lalu berakhir tanpa hasil nyata, dan perundingan kemudian ditunda.
SDF dibentuk pada 2015 dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) sebagai tulang punggung. YPG disebut memiliki keterkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS dan negara Barat lainnya. Meski demikian, AS tetap bekerja sama dengan SDF dalam memerangi ISIS.
Saat ini, SDF diperkirakan memiliki 50.000 hingga 90.000 personel terlatih dan masih mendapat dukungan koalisi internasional pimpinan AS. Namun, Turki memandang SDF sebagai ancaman serius. Dalam bentrokan terbaru, media pemerintah Suriah juga menyebut SDF sebagai “teroris PKK”.
Dinamika regional: Turki, Israel, dan posisi AS
Turki menyatakan siap mendukung pemerintah Suriah menghadapi SDF. Ankara—yang disebut sebagai sekutu Damaskus—selama bertahun-tahun mengkritik Washington karena mendukung SDF dan telah melancarkan sejumlah operasi militer di Suriah utara.
Di sisi lain, meningkatnya rivalitas Turki dan Israel memicu kekhawatiran bahwa Tel Aviv dapat mendukung SDF sebagai penyeimbang pengaruh Ankara. Israel sebelumnya telah melakukan serangan di Suriah selatan dan memperluas kehadirannya di luar Dataran Tinggi Golan.
Amerika Serikat berada pada posisi yang kompleks karena bersekutu dengan Suriah, SDF, Turki, dan Israel. Washington juga berupaya memediasi, termasuk memfasilitasi kesepakatan jalur komunikasi intelijen antara Suriah dan Israel. Utusan AS, Tom Barrack, menyerukan penahanan diri dan menekankan pentingnya dialog dibanding kekerasan.
Prospek ke depan
Menurut analis International Crisis Group, Nanar Hawach, keterlibatan AS dapat mencegah runtuhnya total kesepakatan Maret dan membatasi eskalasi konflik. Ia menilai AS tidak menjamin solusi, tetapi dapat menjaga kedua pihak tetap berada dalam kerangka negosiasi.
Sejumlah pengamat menilai gencatan senjata saat ini hanya menunda persoalan mendasar. Tanpa kesepakatan yang komprehensif, potensi konflik dinilai tetap besar dan dapat memicu campur tangan asing yang lebih luas.
