Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, merespons pernyataan Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa kritik publik terhadap program pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk menggagalkan kebijakan tersebut.
Deddy menilai program MBG tetap layak dilanjutkan selama negara mampu membiayainya dan perbaikan terus dilakukan. “Selama negara mampu dan perbaikan terus dilakukan, program tersebut layak dilanjutkan,” kata Deddy, dikutip Minggu (3/5/2026).
Menurut Deddy, kritik yang muncul di ruang publik merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membangun narasi yang menempatkan kritik sebagai bentuk penolakan atau ketakutan terhadap keberhasilan program.
Ia juga menilai dalam tata kelola kebijakan publik, kritik berfungsi sebagai mekanisme koreksi agar program tetap berada pada jalur yang tepat dan tidak menyimpang dari tujuan awal, terlebih untuk program berskala besar seperti MBG yang menggunakan anggaran negara.
Deddy turut menyoroti sumber pembiayaan program yang berasal dari dana publik. Karena itu, ia menegaskan setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan masyarakat. “Anggaran MBG berasal dari ‘keringat seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pemilik sah dari kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks tersebut, kritik dipandang sebagai hak sekaligus kewajiban warga negara untuk memastikan kebijakan berjalan secara akuntabel.
Deddy juga mengingatkan agar perdebatan mengenai program pemerintah tidak bergeser menjadi konflik politik yang sempit. Ia menilai mengaitkan kritik dengan motif politik, seperti kepentingan elektoral, berpotensi mempersempit ruang diskusi publik yang sehat.
Di sisi lain, ia menyebut pemerintah berhak menyampaikan capaian program sebagai bentuk legitimasi kinerja. Namun, hal itu tetap perlu disertai keterbukaan terhadap kritik, transparansi, serta evaluasi berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa menerima kritik merupakan konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di sistem demokrasi. “Bekerja adalah kewajiban, menerima kritik adalah konsekuensi,” pungkasnya.
