Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelapa sawit kembali ramai dibicarakan di media sosial setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Desember ini. Dalam video pidato 30 Desember 2024, Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai pohon dan meminta masyarakat tidak perlu takut terhadap ancaman deforestasi akibat penanaman sawit. “Namanya kelapa sawit, ya pohon. Ada daunnya,” ujar Prabowo. Ia juga mengatakan, “Saya kira kedepannya kita harus tambah menanam kelapa sawit.”
Tim Cek Fakta DW Indonesia kemudian menelusuri klaim tersebut, termasuk soal klasifikasi sawit dan apakah kebun sawit dapat menggantikan fungsi hutan.
Di kalangan akademisi dan peneliti keanekaragaman hayati, perdebatan soal klasifikasi kelapa sawit sebagai pohon masih berlangsung. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Joko Witono, mengatakan kelapa sawit bisa disebut sebagai pohon. Namun, ia menekankan sawit memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis pohon lain, terutama terkait daya serap air.
Menurut Joko, sawit termasuk tumbuhan yang “rakus air” karena menyerap air dalam jumlah besar. Ia juga mengingatkan risiko lingkungan akan meningkat bila sawit ditanam di sekitar daerah aliran sungai. Ketika kemampuan akar sawit menangkap air sudah maksimal dan tanah menjadi jenuh, air dapat melimpas. “Sehingga bahaya bila sawit ditanam di daerah aliran sungai,” kata Joko. Ia menilai bencana yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh juga dipengaruhi penanaman sawit yang masif tanpa pertimbangan kawasan lahan tanam yang memadai.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa pada periode 2015–2024 terdapat sekitar 2.689 hektare lahan yang mengalami deforestasi dan berubah menjadi lahan sawit di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Uli Artha Siagian, menyebut dalam lima tahun terakhir bencana hidrometeorologi di kawasan tersebut meningkat drastis, seiring perubahan bentang hutan menjadi perkebunan sawit yang dinilainya cukup masif di tiga provinsi itu.
WALHI juga melaporkan adanya lima perusahaan sawit yang beroperasi di Batang Toru, Sumatera Utara. Uli menyebut, pada musim kemarau wilayah sekitar perkebunan sawit dapat mengalami kekeringan, sementara pada musim hujan sawit dinilai tidak mampu menyerap air secara memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, berkontribusi pada banjir di sejumlah wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain aspek air, Uli menyoroti perbedaan kebun sawit dengan hutan dari sisi keanekaragaman hayati. Ia menyatakan tidak ada biodiversitas yang dapat tumbuh di sekitar tanaman sawit. “Yang bisa hidup hanya ular,” ujarnya. Uli membandingkan dengan ekosistem hutan yang memiliki berbagai jenis pohon kehutanan yang berperan mengatur kadar air dan penyerapan karbon, serta menjadi habitat beragam satwa dan flora.
Pandangan serupa disampaikan pendiri Econusa, Bustar Maitar. Ia menegaskan bahwa meski sawit dapat tergolong pohon, perkebunan sawit tidak bisa disebut sebagai hutan dan tidak dapat menggantikan fungsi hutan. Menurutnya, hutan memiliki keragaman tanaman, sedangkan kebun sawit bersifat seragam atau monokultur. Bustar juga menyatakan bahwa alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan merusak biodiversitas karena hutan dibabat sebelum perkebunan dibangun, sehingga keanekaragaman hayati yang ada ikut hilang.
Menanggapi pernyataan Prabowo yang mendorong penanaman sawit lebih banyak, Uli menilai pernyataan tersebut tidak tepat. Ia mengkritik penyamaan antara sawit monokultur dan hutan yang memiliki biodiversitas tinggi serta fungsi ekosistem yang berbeda.
Kesimpulannya, kelapa sawit dapat disebut sebagai pohon, tetapi berbagai keterangan dari peneliti dan organisasi lingkungan menunjukkan bahwa perkebunan sawit tidak dapat disamakan dengan hutan, terutama dalam hal fungsi ekologis seperti pengaturan air, penyerapan karbon, dan dukungan terhadap keanekaragaman hayati.
