Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal aspirasi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), terutama terkait agenda kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-5 DNIKS di Aula Gedung DNIKS, Jalan Tanah Abang Timur No. 15, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026). Konferensi tersebut mengusung tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.
Sultan menilai isu yang diperjuangkan DNIKS sejalan dengan upaya DPD RI selama ini. Ia menekankan pentingnya memastikan gagasan yang sama itu tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan dalam pelaksanaan yang nyata.
“Kita semua punya konsep yang sama. Tinggal bagaimana agar sekerang ini bukan hanya sekedar lips servisnya, tapi bagaimana implementasinya,” kata Sultan.
Salah satu langkah yang disebut Sultan adalah upaya DPD RI memproses revisi Undang-Undang Jaminan Sosial sebagai inisiatif untuk memperkuat perlindungan bagi warga prasejahtera. Ia juga menyatakan kesiapan DPD RI menjadi penghubung untuk meyakinkan pihak eksekutif agar program kesejahteraan sosial dan hak disabilitas masuk dalam agenda nasional yang konkret.
Dalam kesempatan itu, Sultan turut memperkenalkan konsep “Green Democracy” yang ia gagas, yang menekankan keseimbangan antara hak rakyat dan kelestarian ekosistem. Ia juga menyinggung perlunya mekanisme “double check” yang kuat antara DPR dan DPD dalam proses legislasi agar produk undang-undang yang dihasilkan lebih berkualitas dan tidak mudah digugat di Mahkamah Konstitusi.
Sultan menyoroti kaitan antara mahalnya biaya demokrasi dengan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial. Menurutnya, sistem pemilihan langsung menuntut biaya politik besar, sehingga orientasi pejabat publik kerap bergeser dari substansi pelayanan masyarakat menjadi upaya pengembalian modal politik.
“Demokrasi kita sangat mahal. Akibatnya, orientasi bukan lagi pada nilai atau substansi kebijakan, seperti hak disabilitas atau kesejahteraan sosial, tapi pada bagaimana mengumpulkan uang untuk kontestasi. Ini harus dievaluasi,” tegas Sultan di hadapan pengurus DNIKS dan para penyandang disabilitas.
Menutup arahannya, Sultan mengundang jajaran pengurus DNIKS untuk berdiskusi lebih lanjut di Kantor DPD RI setelah Lebaran. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih akomodatif bagi kelompok rentan di berbagai daerah.
Di forum yang sama, Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie mengatakan konferensi digelar untuk menghimpun beragam pandangan terkait persoalan kesejahteraan sosial, terutama kondisi di daerah-daerah. Ia berharap pertemuan itu melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, maupun kementerian lain sesuai fungsi DNIKS.
“Tujuan konferensi ini, satu adalah menghimpun pemikiran dari berbagai kalangan. Untuk kita sumbangkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial atau melalui kementerian-kementerian lain, sesuai dengan fungsi DNIKS,” kata Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi.
Gus Choi menyebut DNIKS sebagai organisasi sosial berperan menjembatani akademisi atau cendekiawan untuk menyumbangkan pemikiran dalam pembenahan masalah sosial. Selain itu, DNIKS juga memberi masukan, mengkritisi, serta mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan dengan UUD dan regulasi terkait masalah sosial.
Ia berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah memprioritaskan penyelesaian persoalan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak disabilitas. DNIKS juga mendorong pemerintah daerah melalui APKASI agar isu prasejahtera, disabilitas, dan lansia menjadi program prioritas.
“Bagaimana kita memikirkan ini, di daerah-daerah, kepala-kepala daerah ini, untuk menjadikan programnya prioritas untuk prasejahteraan, disabilitas, langsia, dan sebagainya,” tegas Gus Choi.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI 2025–2030 Bursah Zarnubi menekankan pentingnya mental dan semangat untuk berkembang dan maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bursah yang juga Bupati Lahat, Sumatera Selatan, mencontohkan kemajuan Vietnam meski baru merdeka dalam waktu yang lebih singkat, bahkan pada bidang tertentu dinilai melampaui Indonesia.
Menurut Bursah, tumbuhnya industri berorientasi ekspor menjadi salah satu penanda kemajuan negara. Ia menyesalkan Indonesia masih memiliki ketergantungan pada produk impor.
