Sentimen terhadap warga pendatang di Yogyakarta kembali menguat di ruang-ruang percakapan media sosial. Dalam berbagai unggahan mengenai peristiwa di jalanan—mulai dari kecelakaan, keributan, kemacetan, hingga tumpukan sampah—sebagian warganet kerap mengaitkan masalah tersebut dengan kehadiran pendatang.
Pengamatan terhadap kolom komentar pada akun Instagram lokal seperti @merapi_uncover menunjukkan pola serupa: ketika muncul kabar kemacetan atau keributan, sejumlah komentar langsung menuding pendatang sebagai penyebab. Bahkan, upaya membalas atau mengkritik sering dibenturkan pada pertanyaan soal identitas kependudukan, seolah hak untuk berpendapat hanya dimiliki mereka yang ber-KTP Yogyakarta.
Narasi semacam itu bukan hal baru, namun belakangan dinilai semakin tajam. Pendatang kerap ditempatkan sebagai pihak yang dianggap merusak kenyamanan kota—dituding sebagai biang macet, biang sampah, hingga biang kerusuhan. Padahal, sejumlah pendatang menilai persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan keterbatasan sistem dan infrastruktur perkotaan.
Geri (21), mahasiswa asal Jakarta yang sudah dua tahun tinggal di Yogyakarta, mengaku awalnya membayangkan kota ini identik dengan ketenangan dan biaya hidup yang lebih terjangkau. Namun, pengalaman sehari-hari justru mempertemukannya dengan dua persoalan yang menurutnya paling terasa: kemacetan dan sampah.
“Setiap kali ada bahasan macet di media sosial, narasi yang muncul selalu sama: ‘Macet karena banyak pendatang, lihat saja plat nomornya luar Jogja semua’,” kata Geri, Minggu (15/2/2026).
Geri menilai, kemacetan tidak semata-mata soal bertambahnya jumlah orang, melainkan juga minimnya pilihan transportasi publik. Akibatnya, warga—baik pendatang maupun warga lokal—lebih banyak mengandalkan kendaraan pribadi. Ia juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang menunjukkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di wilayah tersebut berlangsung pesat, mencapai ratusan ribu unit setiap tahunnya.
Soal sampah, Geri mengatakan kondisi di lapangan berbeda dari bayangannya tentang kota yang bersih. Ia menilai tudingan bahwa pendatang menjadi penyebab sampah kerap mengabaikan persoalan struktural. “Padahal, masalahnya kan karena tempat pembuangan akhir di Piyungan itu tutup-buka terus,” ujarnya.
Krisis sampah di Yogyakarta sendiri kerap dikaitkan dengan kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang sudah lama melebihi daya tampung. Namun, dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial, pendatang tetap menjadi pihak yang paling sering ditunjuk sebagai penyebab.
Pengalaman serupa disampaikan Aji, yang telah hampir 10 tahun tinggal di Yogyakarta. Ia sempat kuliah di perguruan tinggi swasta, aktif sebagai aktivis kampus, dan kini bekerja untuk lembaga swadaya masyarakat di Jakarta, namun memilih bekerja dari Yogyakarta.
Aji mengatakan, setiap kali ada aksi massa, sebagian respons yang ia temui cenderung menyederhanakan masalah dengan menyalahkan pendatang. “Narasinya selalu sama: ‘Pendatang cuma bikin rusuh’ atau ‘Orang asli Jogja nggak ada yang demo, itu pendatang semua’,” kata Aji, Minggu (15/2/2026). Menurutnya, dalam berbagai aksi, ia juga bertemu banyak peserta yang berasal dari Yogyakarta dan sama-sama resah terhadap persoalan seperti mahalnya harga tanah dan rendahnya upah.
Ia melihat narasi “kesantunan Jogja” kerap dipakai untuk membatasi kritik. Pendatang diposisikan sebagai pihak yang sekadar “numpang hidup”, sehingga dianggap tidak berhak memprotes kebijakan daerah. “Ini aneh. Kita tinggal di sini, belanja di sini, bayar kos di sini, secara tidak langsung kita juga berkontribusi pada ekonomi kota ini. Tapi kalau ada masalah sosial, kita dianggap orang asing yang tidak punya hak bicara,” ujarnya.
Aji menautkan situasi tersebut dengan persoalan ketimpangan ekonomi. Yogyakarta disebut sering memiliki angka ketimpangan (Gini Ratio) yang cukup tinggi di tingkat nasional, sementara lonjakan harga properti membuat sebagian warga lokal kesulitan membeli rumah di daerahnya sendiri. Namun, alih-alih menyoroti kebijakan tata ruang atau pengupahan, pendatang kerap menjadi sasaran tudingan sebagai penyebab naiknya biaya hidup.
Di sisi lain, terdapat ironi yang juga diakui banyak orang: perekonomian Yogyakarta dinilai sangat bergantung pada arus pendatang, terutama mahasiswa dan wisatawan. Kawasan-kawasan yang dikenal sebagai kantong mahasiswa seperti Karangmalang, Samirono, dan Pogung tumbuh dengan dukungan aktivitas pendatang. Usaha kuliner, laundry, fotokopi, hingga jasa antar-jemput banyak hidup dari konsumsi harian mereka.
Fenomena itu terasa saat musim libur semester atau Lebaran, ketika banyak mahasiswa pulang kampung dan kawasan-kawasan tersebut mendadak sepi. Keluhan seperti “Sepi banget Mas, mahasiswa pada pulang kampung,” menjadi kalimat yang kerap terdengar dari pelaku usaha setempat.
Dalam konteks yang lebih luas, sektor pendidikan dan pariwisata—yang keduanya digerakkan oleh pendatang—disebut menjadi penyumbang besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Artinya, pendatang bukan hanya hadir sebagai penghuni sementara, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi yang menopang banyak usaha kecil milik warga lokal.
Bagi Aji, menyalahkan pendatang atas kemacetan, sampah, atau keributan merupakan jalan pintas yang tidak menyentuh akar persoalan. Ia menilai Yogyakarta sedang bertumbuh menjadi kota besar dengan kompleksitas yang menuntut kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang lebih baik.
Geri dan Aji mewakili suara sebagian pendatang yang merasa Yogyakarta kian tidak ramah bagi mereka yang tidak memiliki identitas kependudukan lokal. Mereka berharap relasi antara warga lokal dan pendatang bisa dibangun sebagai hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan, bukan relasi yang memosisikan pendatang sebagai pihak yang selalu dipersalahkan ketika masalah muncul.
Menurut Aji, keistimewaan Yogyakarta semestinya tercermin pada kemampuan kota ini merangkul semua pihak yang ikut berkontribusi, bukan menjadikan “tamu” sebagai kambing hitam. Ia menutup dengan peringatan bahwa ketika pendatang benar-benar pergi, dampaknya bukan hanya kesunyian kawasan-kawasan tertentu, tetapi juga berkurangnya perputaran ekonomi yang selama ini ikut menopang kehidupan banyak orang.
