Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipicu gejolak geopolitik global. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik di tengah potensi tekanan ekonomi.

Puan meminta pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga menjelaskan secara rinci dasar pengambilan keputusan kepada masyarakat. Ia menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi harus disertai prinsip keadilan dan alasan yang disampaikan secara terbuka.

“Pemerintah harus mampu memitigasi kesiapan terkait harga BBM. Kenaikan BBM non-subsidi harus disertai prinsip keadilan, serta penjelasan yang transparan mengenai alasan kenaikan,” kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Selain alasan kenaikan, Puan juga menyoroti perlunya penjelasan mengenai durasi kebijakan tersebut. Pemerintah diminta menyampaikan berapa lama kenaikan akan berlangsung serta apakah harga berpotensi terus meningkat. Ia mengingatkan, tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan kenaikan harga dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

Puan turut mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara rutin dan menyampaikan perkembangan kebijakan secara berkala. Langkah ini dinilai penting agar publik memahami arah kebijakan dan tidak berspekulasi mengenai kondisi ekonomi ke depan.

Di tengah ketidakpastian global, DPR meminta pemerintah tetap sigap mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk dampak lanjutan terhadap daya beli masyarakat.

“Kita belum mengetahui apakah situasi geopolitik ini akan berlanjut atau berhenti. Namun sebagai negara, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi segala kemungkinan yang terjadi,” ujar Puan.