Anggota Komisi VIII DPR RI KH An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im) menyatakan penolakan terhadap wacana penerapan sistem “war tiket” untuk pemberangkatan haji. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi calon jemaah yang sudah lama mengantre.
“Kami dengan tegas menolaknya karena war tiket ini jelas tidak adil,” kata Gus An’im dalam agenda Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Haji serta BPIH 1447 H di Bukit Daun Hotel and Resort, Kabupaten Kediri, Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan, apabila sistem tersebut diberlakukan dengan prinsip siapa yang membayar lebih awal dapat berangkat lebih dulu, maka calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun akan dirugikan. Gus An’im menambahkan, hingga saat ini DPR belum menyetujui wacana tersebut karena belum ada regulasi yang mengatur dan dinilai berpotensi memunculkan ketimpangan.
Di sisi lain, Gus An’im menekankan pentingnya transparansi dan keamanan dalam pengelolaan dana haji. Sebagai mitra Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), DPR disebut terus melakukan pengawasan agar investasi dana haji berjalan transparan, aman, dan memberikan hasil yang menguntungkan. Ia menilai hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan subsidi biaya haji pada masa mendatang.
Gus An’im juga menyebut optimalisasi pengelolaan dana haji telah berkontribusi menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp2 juta. Menurutnya, efisiensi perlu terus ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah.
Untuk mengurangi antrean keberangkatan, DPR bersama pemerintah disebut mengupayakan penambahan kuota haji ke Arab Saudi, pemanfaatan sisa kuota dari negara lain, serta pengetatan aturan haji ulang. Selain itu, salah satu langkah yang didorong adalah kontrak penginapan multi-years di Arab Saudi.
Gus An’im menjelaskan, selama ini pengadaan hotel dilakukan setiap tahun. Dengan kontrak jangka panjang, biaya dinilai bisa lebih murah. Dalam kesempatan yang sama, Yogaswara menyampaikan langkah efisiensi lain yang ditempuh, yakni kerja sama internasional serta strategi lindung nilai (hedging) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Agenda diseminasi tersebut digelar bersama BPKH dan dihadiri ratusan peserta dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), kader Nahdlatul Ulama (NU), serta tokoh masyarakat. Melalui berbagai upaya itu, pengelolaan dana haji diharapkan semakin optimal, biaya lebih terjangkau, dan pelayanan bagi jemaah Indonesia terus meningkat.
