Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Sutrisno, menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Pati yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati.
Menurut Sutrisno, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD pada dasarnya tidak mencantumkan nominal anggaran. Aspirasi tersebut berupa usulan program atau kegiatan yang kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diproses lebih lanjut.
“Pada dasarnya aspirasi masyarakat melalui reses itu tidak menyebutkan angka, hanya berupa usulan kegiatan. Nantinya akan masuk dalam SIPD, kemudian dari Bapperida dilakukan pencermatan dan penguatan agar sesuai, sehingga DPRD bisa lebih nyaman dan aman dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah usulan kegiatan diajukan, masyarakat perlu mengetahui besaran pagu anggaran yang dialokasikan. Menurutnya, keterbukaan ini penting sebagai bagian dari transparansi informasi publik sekaligus upaya mencegah potensi penyimpangan.
“Kalau usulan sudah diajukan, masyarakat juga harus tahu pagunya seperti apa. Misalnya bantuan pembangunan jalan desa, itu harus jelas berapa kebutuhan anggarannya. Penjelasan ini penting dan bisa disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD (pokir),” katanya.
Selain transparansi, Sutrisno juga menyoroti aspek pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai pengawasan internal yang berjalan melalui inspektorat masih memiliki keterbatasan sehingga perlu diperkuat dengan pengawasan eksternal.
“Pengawasan selama ini memang sudah berjalan, salah satunya melalui inspektorat. Namun itu masih bersifat internal. Perlu ada asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar tata kelola pemerintahan bisa lebih baik,” tegasnya.
