Forum Pemuda Kaili Sulawesi Tengah menuntut transparansi atas sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat dan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Universitas Tadulako (Untad). Mereka meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk mengevaluasi proses tender yang dinilai bermasalah.
Koordinator Forum Pemuda Kaili Sulawesi Tengah, Mohammad Raslin, menyebut perhatian utama tertuju pada proyek Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional. Pelaksanaan fisik proyek ini berada di bawah satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum (BPPW).
Menurut Raslin, kejanggalan muncul ketika proses tender yang telah berjalan hingga tahap akhir evaluasi tiba-tiba dibatalkan melalui surat satuan kerja (BPBPK/BPPW). Setelah itu, tender disebut diulang menggunakan metode tender cepat, yang dinilai tidak sejalan dengan kompleksitas pekerjaan konstruksi.
Ia menilai perubahan proses tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Raslin juga menyoroti dampaknya terhadap penyedia jasa yang telah mengikuti tahapan tender secara penuh, termasuk biaya dan waktu yang telah dikeluarkan untuk persiapan.
Selain proyek Sekolah Rakyat, Raslin menyampaikan proyek pembangunan RS Pendidikan Untad juga menghadapi persoalan serupa. Paket pekerjaan itu disebut mengalami pembatalan lelang dan berpotensi tidak lagi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026.
Jika anggaran tidak tersedia, Raslin memperingatkan Sulawesi Tengah berisiko kehilangan pembangunan fasilitas yang dinilai strategis bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut dampaknya bukan hanya keterlambatan proyek, tetapi juga hilangnya manfaat langsung bagi masyarakat, terutama untuk pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Raslin menilai rangkaian pembatalan lelang, potensi berkurangnya anggaran, serta terganggunya kepercayaan pelaku usaha terhadap proses pengadaan mengindikasikan persoalan tata kelola pengadaan. Ia menyebut proses tersebut melibatkan satuan kerja dan BP2JK.
Forum Pemuda Kaili mendesak DPRD Sulawesi Tengah segera menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Satker (BPPW/BPBPK), BP2JK, serta pihak pengawas internal. Mereka meminta penjelasan terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah dampak lebih luas terhadap pembangunan serta kepercayaan publik.
