Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Ogan Ilir menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Aksi tersebut menyoroti polemik program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
GMNI menyatakan aksi itu merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik di daerah. Dalam barisan massa, Ketua Komisariat GMNI Fakultas Hukum Unsri, Galih Hardiansyah, menyampaikan orasi yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kami menilai polemik MBG ini belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Setiap kebijakan publik harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Galih.
Ia juga mendesak pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi agar keresahan di tengah masyarakat tidak berkembang tanpa kejelasan. “Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Jangan biarkan keresahan ini berkembang tanpa penjelasan yang terang dan terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPC GMNI Ogan Ilir, Samuel, turut menegaskan pemerintah daerah tidak seharusnya bersikap pasif dalam merespons polemik tersebut. Menurutnya, situasi ini membutuhkan ketegasan sikap dan langkah konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pernyataan simbolik.
Di hadapan Bupati Ogan Ilir, perwakilan massa menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka meminta klarifikasi resmi serta kebijakan nyata yang dinilai dapat melindungi kepentingan masyarakat luas. Salah satu perwakilan menegaskan aksi tersebut merupakan manifestasi kontrol sosial mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada prinsip keadilan sosial.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Ogan Ilir dengan harapan dapat berdialog dengan para wakil rakyat. Namun hingga saat itu, DPRD disebut belum membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa menyatakan akan tetap menunggu dan menuntut respons resmi dari DPRD sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. GMNI menegaskan gerakan tersebut akan terus berlanjut hingga pemerintah daerah dan DPRD menunjukkan sikap yang jelas terkait polemik program MBG.
