Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh Pertamina menuai sorotan dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai kebijakan tersebut dilakukan secara mendadak dan tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
Mufti menyampaikan bahwa kenaikan harga kali ini dinilai signifikan dan berpotensi memberatkan masyarakat. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang kembali dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pertamina diketahui menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026. Jenis BBM yang mengalami kenaikan antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan informasi di situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite meningkat dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Adapun harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan.
Mufti menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan sikap sebelumnya ketika pemerintah sempat menahan kenaikan BBM subsidi di tengah gejolak global. Menurutnya, masyarakat sebelumnya diyakinkan bahwa harga BBM tidak akan naik, namun kenaikan mendadak ini dinilai terjadi tanpa komunikasi yang cukup.
Ia juga menyoroti dampak kebijakan yang disebutnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi bawah yang pada kondisi tertentu terpaksa membeli BBM nonsubsidi. Mufti menyinggung persoalan akses BBM subsidi di sejumlah daerah yang dinilai masih sulit, sehingga masyarakat harus antre panjang atau bahkan tidak mendapatkan pasokan.
Dalam situasi tersebut, kata Mufti, masyarakat akhirnya beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya meningkat tajam. Ia menilai persoalan ini bukan semata soal kategori subsidi atau nonsubsidi, melainkan menyangkut keadilan dan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi rakyat.
Mufti meminta pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi agar masyarakat yang berhak dapat mengaksesnya. Ia juga mendorong adanya penyesuaian harga ketika kondisi global membaik, termasuk menurunkan harga saat harga minyak dunia turun.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendorong Pertamina memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan energi agar tidak terjadi gangguan distribusi di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi agar publik memahami dasar kebijakan.
Menurut Asep, keterbukaan informasi dinilai dapat meminimalkan spekulasi pasar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi.
