Kabupaten Bogor — Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong pemerintah meningkatkan transparansi kebijakan serta memperkuat perlindungan masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dipicu tekanan geopolitik global.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu, saat ditemui di Cibinong, Minggu, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah sulit dihindari. Menurutnya, Indonesia masih terhubung erat dengan pasar energi global dan turut dipengaruhi fluktuasi nilai tukar.
Asep menyatakan penyesuaian harga perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional. Namun, ia menekankan dampaknya terhadap masyarakat kecil harus menjadi perhatian utama.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan energi oleh pemerintah tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat,” kata Asep.
Ia menegaskan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada fungsi komersial, tetapi juga perlu memperkuat tanggung jawab publik sebagai penyangga stabilitas energi nasional.
Menurut Asep, kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memicu efek berantai, mulai dari meningkatnya biaya logistik, tarif transportasi, hingga harga jasa. Situasi ini dinilai dapat menambah tekanan bagi pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
Jika tidak diantisipasi, ia menambahkan, kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan tekanan inflasi nasional.
Karena itu, Asep mendorong pemerintah melalui Pertamina untuk memperkuat stabilitas pasokan dan distribusi energi agar tidak terjadi gangguan yang memperburuk situasi di lapangan. Ia juga meminta transparansi dalam mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi agar publik memahami dasar kebijakan dan spekulasi pasar dapat diminimalkan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan Pertamina dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.
Asep juga menilai kebijakan mitigasi perlu diperkuat melalui perlindungan sosial yang adaptif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan transportasi publik.
“Pemerintah melalui peran Pertamina sebagai jangkar stabilitas energi nasional sangat krusial dalam memastikan bahwa beban penyesuaian tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat menengah dan kecil,” ujarnya.
Ia turut meminta pengawasan rantai distribusi diperketat untuk mencegah praktik penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pasar. Asep meyakini, dengan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan responsif, dampak kenaikan BBM non-subsidi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
