BATAM — Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Gubernur LSM LIRA Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto, menilai mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana CSR di Batam belum transparan kepada publik, terutama terkait proyek pengadaan pot tanaman Bougenville yang terpasang di sejumlah ruas jalan protokol.
Yusril mengatakan masyarakat berhak mengetahui rincian penggunaan dana CSR tersebut, termasuk besaran dana yang terkumpul setiap tahun serta bagaimana pengelolaannya. “Kami mempertanyakan berapa total dana CSR yang terkumpul setiap tahunnya dan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Sejauh ini, kami menilai prosesnya tidak transparan ke publik,” ujar Yusril, Kamis (16/4/2026).
Polemik ini mencuat setelah pot-pot bunga di kawasan Bundaran Punggur hingga area sekitar kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi viral dan memicu perdebatan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan sumber pendanaan proyek pengadaan pot bulat pipih berwarna hitam yang disebut untuk estetika kota tersebut.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan klarifikasi bahwa pembiayaan pengadaan dan pemasangan pot bunga itu tidak berasal dari keuangan negara maupun daerah. Menurutnya, pendanaan proyek tersebut sepenuhnya bersumber dari program atau dana CSR perusahaan.
Meski demikian, LSM LIRA tetap mendesak adanya audit atau laporan terbuka terkait pengelolaan CSR di Batam. Yusril menilai, tanpa keterbukaan yang memadai, penggunaan dana CSR untuk proyek fisik di ruang publik berpotensi menimbulkan kecurigaan serta memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pemanfaatan dana tanggung jawab sosial bagi masyarakat Batam.
Dalam pernyataannya, Yusril menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, BP Batam diminta membuka daftar perusahaan penyumbang beserta nilai kontribusi masing-masing dalam proyek pot Bougenville. Kedua, LSM LIRA meminta audit terhadap total dana CSR yang terkumpul setiap tahunnya untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.
