Meski ada kesepakatan regional dan internasional yang disampaikan secara terbuka mengenai perlunya mengintegrasikan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam institusi negara Suriah, proses tersebut hingga kini belum bergerak signifikan. Kebuntuan terutama dipicu perbedaan sikap yang tajam di antara Türkiye, pemerintah Suriah di Damaskus, dan pimpinan SDF.

Sejumlah analis menilai persoalan utamanya bukan ketiadaan kesepakatan, melainkan perbedaan mendasar terkait kedaulatan negara, struktur institusi militer, serta masa depan sistem pemerintahan di Suriah utara. Situasi ini berlangsung di tengah upaya Damaskus memulihkan kendali negara pascaperang, dengan tekanan internasional dan kalkulasi geopolitik yang dinilai belum sepenuhnya jelas.

Türkiye mendorong integrasi penuh

Peneliti Dewan Atlantik di Ankara, Omar Ozkizilcik, menyatakan Türkiye mendorong integrasi SDF ke dalam institusi negara Suriah. Namun, upaya itu disebut terhambat oleh penolakan SDF terhadap integrasi penuh dan keinginan mempertahankan diri sebagai entitas politik dan militer terpisah—sesuatu yang menurutnya tidak dapat diterima Ankara.

Menurut Ozkizilcik, Türkiye menolak pembatasan geografis atau formula pembagian wilayah di Suriah. Ankara menegaskan pemerintah dan angkatan bersenjata Suriah harus dapat beroperasi di seluruh wilayah negara tanpa pengecualian. Ia juga menyoroti isu komando dan kendali, dengan menyebut Türkiye menolak keberadaan entitas militer independen di dalam tentara Suriah, atau konsep “tentara di dalam tentara”.

Di sisi lain, Ozkizilcik menekankan Türkiye tidak menentang bentuk pemerintahan lokal, hak-hak politik Kurdi, maupun partisipasi mereka dalam parlemen dan kehidupan politik Suriah. Ia menyebut keberatan utama Ankara berkisar pada senjata, kedaulatan, dan kesatuan keputusan militer, bukan representasi politik.

Damaskus menolak entitas paralel

Sementara Türkiye menekankan kesatuan militer dan geografis, Damaskus mengajukan pendekatan yang berbeda secara teknis namun sejalan dalam prinsip. Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional Suriah, Abdullah al-Assaad, mengatakan pemerintah Suriah menetapkan garis merah: integrasi dilakukan secara individual, bukan dengan meleburkan SDF sebagai organisasi atau blok militer utuh.

Menurut Al-Assaad, upaya SDF mempertahankan entitas independen dengan struktur kepemimpinan sendiri ditolak keras. Damaskus, kata dia, tidak akan menerima keberadaan formasi militer atau organisasi bernama “SDF” di dalam tentara nasional.

Ia menambahkan pemerintah tidak memberikan jaminan khusus, tetapi menetapkan jalur integrasi yang mengikat dengan batas waktu tertentu dan didukung konsensus internasional, termasuk Amerika Serikat. Al-Assaad juga menyebut Washington tidak mendukung keberadaan entitas militer paralel dalam negara Suriah.

Dalam pandangannya, integrasi hanya dapat dilakukan dengan membubarkan organisasi SDF, menyeleksi personel yang dapat diterima, lalu memasukkan mereka ke dalam struktur baru di tentara Suriah—setelah persoalan pejuang asing diselesaikan.

SDF mempertahankan status quo di Suriah utara

Meski terdapat keselarasan prinsip antara Türkiye dan Suriah soal integrasi, hal itu belum tercermin di lapangan. Di Suriah utara, SDF masih mempertahankan kontrol administratif dan keamanan berdasarkan model yang terbentuk selama bertahun-tahun konflik.

Peneliti isu keamanan dan politik, Firas Fahham, menilai akar kebuntuan terletak pada keinginan SDF mempertahankan struktur yang ada dan menolak melebur sepenuhnya ke dalam institusi militer Suriah. Ia menunjuk pada sikap SDF yang ingin mempertahankan unit militer dan keamanan sendiri, menolak masuknya pemerintah Suriah ke wilayah Jazira di timur laut, serta mempertahankan model yang mendekati “administrasi otonom”. Menurutnya, kondisi ini membuat kesepakatan integrasi lebih bersifat simbolik tanpa langkah implementasi nyata.

Amerika Serikat dinilai faktor penentu

Di tengah kompleksitas tersebut, peran Amerika Serikat disebut menjadi faktor penentu. Fahham menyatakan Washington berperan mendorong SDF menandatangani kesepakatan 10 Maret melalui tekanan langsung. Namun, ia menilai AS belum menunjukkan urgensi untuk memaksakan implementasinya, mengingat ketidakjelasan visinya tentang hubungan masa depan dengan Damaskus serta tumpang tindih kepentingan keamanannya dengan Türkiye.

Fahham menambahkan, keterlibatan Suriah dalam koalisi internasional, pencabutan sanksi, serta penguatan operasi bersama melawan ISIS telah membangun tingkat kepercayaan tertentu antara Washington dan Damaskus. Menurutnya, hal itu berpotensi mendorong AS mengambil posisi lebih tegas mendukung integrasi SDF jika dipandang sebagai jalan menuju stabilitas keamanan di Suriah utara.

Masih buntu, tetapi belum tertutup

Para analis menilai kegagalan integrasi SDF bukan karena tidak adanya kesepakatan, melainkan benturan visi antara negara yang berupaya memulihkan kedaulatan penuh dan kekuatan bersenjata yang enggan kehilangan pengaruh yang dibangun selama perang. Di antara tekanan Türkiye yang menuntut peleburan total, sikap Damaskus yang menolak entitas paralel, serta peran Amerika Serikat yang masih bertahap dan penuh perhitungan, masa depan integrasi SDF dinilai masih terbuka pada berbagai skenario yang dapat dipengaruhi dinamika politik dan militer dalam beberapa bulan mendatang.