JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya informasi geospasial sebagai fondasi pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025 di Gedung Bappenas, Selasa (16/07/2025).
Rakornas tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai.
AHY mengatakan, informasi geospasial yang disediakan BIG diharapkan benar-benar menjadi rujukan dalam pembangunan ke depan. “Kami tentunya menyambut baik semangat dari teman-teman BIG sebagai penyedia informasi geospasial yang kita harapkan benar-benar bisa menjadi referensi dalam pembangunan nasional ke depan,” ujarnya.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari perencanaan tata ruang yang matang. Ia menekankan bahwa kepentingan pembangunan harus memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari lahan pertanian, pelestarian hutan, mitigasi dampak lingkungan, hingga kebutuhan perumahan dan pertumbuhan industri.
Ia menyoroti tantangan meningkatnya jumlah penduduk di tengah keterbatasan lahan, sementara pemerintah juga menargetkan swasembada pangan. Dalam konteks itu, AHY menilai sawah perlu tetap terjaga, hutan harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah dampak krisis lingkungan, di saat yang sama pertumbuhan ekonomi tetap dikejar melalui industri dan hilirisasi.
Dengan kompleksitas kebutuhan tersebut, AHY menegaskan “tata ruang harus menjadi panglima pembangunan”. Ia menyebut hal itu perlu diawali dengan informasi geospasial yang akurat dan mutakhir dari BIG.
AHY juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menyatakan koordinasi dan kolaborasi perlu terus diperkuat, dengan Bappenas sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Terkait pemetaan skala besar 1:5.000, AHY menjelaskan bahwa Sulawesi menjadi wilayah pertama yang diselesaikan secara lengkap. Sementara wilayah lain masih dalam proses dan dikerjakan bertahap karena kompleksitas pekerjaan serta kebutuhan teknologi dan anggaran.
“Yang jelas, Sulawesi sudah lengkap. Yang lain juga sudah dijalankan—ada yang sudah jadi, ada yang masih berproses. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan juga anggaran yang tidak sedikit. Jadi memang harus bertahap,” kata AHY.
Sementara itu, Kepala BIG Aris Marfai menyampaikan target pemetaan skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia rampung dalam tiga tahun ke depan. “Dalam tiga tahun ke depan, kita akan kejar untuk sisa kekurangan selain dari Sulawesi,” ujarnya, seraya menyebut perlunya dorongan dari Kementerian Infrastruktur dan Bappenas dalam mengarahkan pelaksanaan pemetaan di wilayah lainnya.
Rakornas IG 2025 disebut menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berbasis data spasial yang akurat, sekaligus sebagai alat kendali untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan di masa depan. AHY hadir didampingi Deputi Nazib Faizal dan Staf Khusus Menteri Herzaky Mahendra Putra.
